jpnn.com - JAKARTA – Gelar pameran pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dinilai memboroskan anggaran negara. Itu sebabnya, pemda diminta menghentikan pameran pembangunan.
“Buat apa bikin pameran pembangunan, habis-habisin anggaran negara saja. Sementara hasilnya tidak dapat dirasakan masyarakat maupun mendatangkan income buat daerah,” kata Deputi Layanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mirawati Soedjono, Senin (23/11).
BACA JUGA: Ketum Kadin Langsung Tancap Gas
Dia menambahkan, saat ini pemerintah lebih mengarahkan Pemda untuk menggelar invosi layanan publik karena dampaknya langsung dirasakan. Selain itu, anggarannya tidak terlalu besar.
“Pemerintahan yang sekarang lebih mengutamakan inovasi layanan publik. Itu sebabnya setiap daerah wajib membuat minimal satu inovasi. Inovasi ini tujuannya memudahkan layanan kepada masyarakat,” bebernya.
BACA JUGA: Menteri Sudirman Harus Berani Melawan Calo Gas
Mira menyebutkan, bagi daerah yang tidak mau menggelar inovasi layanan publik, siap-siap saja pejabatnya dilengserkan. Hal ini sudah dilakukan Provinsi Jawa Timur.
“Gubernur Jatim mengambil kebijakan tegas bagi SKPD yang tidak mau menggelar inovasi layanan publik, akan diganti. Gelar inovasi ini bukan hanya nasional saja, tapi juga dimintakan dunia,” tandasnya.
BACA JUGA: Tak Bisa Beroperasi, Rugi Rp 300 Juta/Hari
MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dalam berbagai kesempatan menegaskan, setiap pemda wajib membuat minimal satu inovasi layanan publik. Bagi yang tidak melaksanakannya, akan ada sanksi. Salah satunya tidak menerima bantuan dana program pemerintah pusat (DAK).(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gara-Gara Ini, Pelindo III Merugi
Redaktur : Tim Redaksi