Bubarkan Saja Kementrian Perempuan!

JAKARTA -- Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mendesak agar dalam susunan kabinet periode 2009-2014, sudah tidak ada lagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan.  Alasannya, selama ini peran kementrian tersebut sama sekali tidak terlihatJustru perjuangan pemberdayaan perempuan lebih banyak dilakukan kalangan lembaga swadaya masyarakat yang konsen ke masalah persamaan gender.

"Kementerian tersebut tidak berkorelasi positif terhadap pemberdayaan perempuan itu sendiri

BACA JUGA: KPK Didesak Tangani Kasus Century

Pemberdayaan perempuan maju karena LSM-LSM yang memberikan advokasi-advokasiJadi seolah tidak menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Siti Zuhro dalam diskusi mencermati buku 'The Next Cabinet SBY-Boediono' di gedung DPR, Senayan, Selasa (1/9).

Menurutnya, unit pemerintahan yang khusus mengurusi masalah pemberdayaan perempuan cukup berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)

BACA JUGA: Naikkan Tarif, Dephub Ancam Sanksi

Di departemen ini cukup dibentuk satu direktorat yang mengurusi soal perempaunDirektorat ini harus fokus ke bidang peningkatan pendidikan perempuan

BACA JUGA: Angkasa Pura Tambah Fasilitas Pengamanan

Pasalnya, pendidikan merupakan langkah penting untuk upaya pemberdayaan

Dikatakan, perampingan kabinet sangat penting"Perampingan ini penting agar kabinet berjalan secara efektif dan fokus menjalankan roda pemerintahan," katanyaDia mengatakan, SBY bisa melakukan pemangkasan kementrian hingga berjumlah 23 menteri, dari 36-37 jumlah menteri sebelumnyaCaranya, SBY bisa melakukan merger pada beberapa departemenMisalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Negara Pemuda Olahraga digabungkan dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Selain itu, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi disatukan dengan Departemen Koperasi dan UKM (Depkop)Departemen Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Keluatan, menurutnya juga patut digabungkanPenggabungan ini juga akan lebih memudahkan koordinasiMenurutnya kursi 23 menteri itu dibagi untuk kalangan nonpartai dan partai koalisi SBY-BoedionoKalangan parpol sejumlah 9 orang akan menempati posisi mensesneg dan menko polkam.Dua orang dari kalangan parpol atau profesional, dapat menempati pos Menkokesra dan Menteri PertahananSementara dari kalangan profesiona menempati jabatan seperti kementrian perekonomian, keuangan, dan mendiknas(lev/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jasin cs Berpeluang Gantikan Antasari