Budaya dan Keragaman Hayati Harus Diinventarisasi

JAKARTA - Mantan Menteri Sekretaris Negara, Bambang Kesowo, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret demi menyelamatkan berbagai kekayaan budaya dan hayati yang ada di tanah airLangkah ini bertujuan meminimalisasi pencurian, klaim, ataupun hak paten oleh negara lain yang sampai saat ini sering terjadi dan kerap memicu memanasnya hubungan diplomatik kedua negara

BACA JUGA: Kalila Terapkan Pemanfaatan Ulang Air

Bambang Kesowo menyampaikan hal itu dalam sebuah diskusi tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digelar IPas Institute, Jumat (22/10)Alumni Fakulas Hukum Universitas Gadjah MAda (UGM) yang juga dikenal sebagai pakar HAKI itu mengatakan, langkah konkret yang dapat ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya beserta para kepala daerah, adalah melakukan identifikasi, inventarisasi, serta membuat koleksi cerita rakyat (folklore), pengetahuan tradisional (traditional knowledge) hingga sumber daya alam berupa tanaman pangan atau obat (genetic resources)

BACA JUGA: Syamsul Arifin Malam ini Ditahan?

Jika sudah dilakukan, lanjut pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini, maka Indonesia punya bukti tertulis untuk mempersoalkan klaim atau paten yang dilakukan negara lain"Yang penting segera inventarisasi

BACA JUGA: Koalisi LSM Tolak Tim Hemat Anggaran

Jadi kalau ada orang yang curi bisa ditanya asal-usulnya," ucap Bambang

Bahkan bila paten sudah terlanjur terbit, menurut Bambang, dengan bukti tertulis yang ada Indonesia masih memiliki peluang meminta pembagian keuntungan (benefit sharing) dari kekayaan alam atau budaya yang dimanfaatkan negara lain ituDiakui Bambang, Malaysia menjadi salah satu negara tetangga yang kerap mengklaim budaya atau genetic resources Indonesia sebagai miliknya.

Terpisah, konsultan HAKI Risa Amrikasari menambahkan, kesadaran hukum soal HAKI merupakan faktor penting yang perlu terus didorong"Disadari HAKI masih belum populer bagi masyaraklat awamKarenanya perlu diselengarakan sosialisasi secara intensif antara masyarakat dan pakar," katanya(pra/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Diminta Selektif Berikan Gelar Pahlawan