Budayakan Reformasi Birokrasi

JAKARTA- Reformasi birokrasi harus menjadi budaya bagi jajaran aparatur negara, sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakatMengingat masih banyaknya fenomena kurang optimalnya pelayanan publik di instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Memang banyak instansi terutama di daerah yang belum paham benar tentang bagaimana pelayanan publik itu

BACA JUGA: Kenaikan Gaji Pejabat Tidak Berkeadilan

Mereka merasa karena dibutuhkan jadi bisa jual mahalPola pikir seperti ini yang harus diubah,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menneg PAN-RB) EE Mangindaan, Selasa (27/10).

Untuk instansi pusat, menurut Mangindaan, sudah ada beberapa yang berupa

BACA JUGA: Titik-titik Kecurangan Seleksi CPNS Diawasi Ketat

Sebut saja Samsat, yang pengurusan SIM dan STNK bisa cepat tanpa bertele-tele.

“Sebelumnya kan sangat parah, banyak masyarakat yang karena ingin cepat menyelipkan uang di map agar urusan lancarDengan reformasi birokrasi, budaya itu harus diubah menjadi semangat melayani masyarakat tanpa ada sogok-sogokan,” tuturnya.

Mantan gubernur Sulut ini mengakui, untuk mengubah budaya suap menjadi semangat melayani butuh proses panjang

BACA JUGA: Marzuki Alie: Jangan Banding Gaji Menteri dengan Buruh

Karena itu dia meminta dukungan masyarakat untuk memberikan masukan di mana saja instansi yang masih pakai sistem pelicin.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Men PAN-RB Tasdik Kinanto“Dengan mengubah pola pikir aparatur negara dan menanamkan reformasi birokrasi merupakan budaya, mereka bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal.”

Ditambahkannya, masyarakat juga tidak sabar ingin melihat kinerja yang dilakukan jajaran birokrasi“Banyak yang mengeluh katanya reformasi birokrasi belum mengubah karakter aparatur negaraMereka masih mendapatkan pelayanan yang kurang baik, dllIni menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana bisa mengubah prilaku tersebut,” pungkasnya(esy/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Jangan Jadi Boneka Perppu