jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang akan diajukan ke DPR RI terus menuai protes. Resistensi tidak hanya datang dari LSM yang selama ini konsen terhadap pemberantasan korupsi, juga dari sejumlah aktivis pendukung Jokowi sendiri.
Indonesia Corruption Watch misalnya. Bersama Koalisi Masyakat Sipil sejak awal sudah mengingatkan agar KPK dan PPATK dilibatkan dalam pemilihan Kapolri baru. Jangan sampai Jokowi kembali melangkahi kedua lembaga tersebut seperti saat mengangkat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
BACA JUGA: Dua Perangkat Black Box Terpisah Diduga karena Pesawat Meledak
"KPK dan PPATK ahlinya mengurus rekening yang mencurigakan. Jokowi jangan takut," tegas Wakil Koordinator ICW Agus Suraniyanto dalam jumpa pers bersama KMS di kantor ICW Jumat, (9/1).
Begitu ada pembenaran dari Istana bahwa Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal hari Sabtu kemarin, ICW bersama Koalisinya langsung bergerak mendatangi KPK. Mereka meminta kejelasan soal calon Kapolri tersebut. Karena Budi Gunawan diindikasikan memiliki rekening mencurigakan alias rekening gendut.
BACA JUGA: KPK Periksa Bekas Ajudan Bonaran Situmeang
KPK sendiri tak menampik bahwa pihaknya tidak dilibatkan Presiden Jokowi dalam penentuan Kapolri tersebut. Makanya, Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho curiga Presiden sengaja tak melibatkan KPK-PPATK karena kuatir jagoannya tersebut tidak lolos.
Menurutnya, Jokowi telah melanggar janjinya sendiri. Saat masa kampanye, Jokowi mengusung program 'Nawacita' (sembilan cita-cita), yaitu berkomitmen akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang profesional, berintegritas dan bersih.
BACA JUGA: FDR Black Box Diangkat, CVR Terdeteksi
"Faktanya, Jokowi tidak menjalani proses penjaringan itu melalui KPK dan PPATK. Kami menyerukan seluruh warga Indonesia menolak langkah Jokowi yang terburu-buru mengirimkan nama calon Kapolri ke DPR," tegasnya dalam jumpa pers Minggu (11/1) di Warung Daun, Jakarta bersama KMS.
Dalam jumpa pers itu, mereka melakukan aksi tutup mata menggunakan kain warna hitam bertuliskan 'Kapolri' sebagai simbol Presiden tutup mata dalam menentukan Tribrata 1.
Mantan Kepala PPATK Yunus Husein juga mempertanyakan kenapa Presiden Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan menjadi calon Kapolri. Karena, nama Budi Gunawan pernah diusulkan menjadi menteri. Tetapi pada waktu pengecekan info di PPATK dan KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah alias tidak lulus.
"Mengapa Presiden msh mencalonkan ybs sebagai calon KAPOLRI ? Bukankah hal ini akan mengurangi kepercayaan masy pd Presiden/Pem & POLRI," jelas Yunus Husein lewat akun Twitternya tadi malam.
Karena itu, muncul dugaan bahwa penunjukan Budi Gunawan ini sebenarnya bukan berasal dari Presiden Jokowi. Tapi masukan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, yang selama ini dikenal dekat dengan Budi Gunawan.
"Akhirnya Budi Gunawan jadi Kapolri. Ini bukan kemauan Jokowi, tapi paksaan Megawati," kicau Ulin Yusron, aktivis yang juga pendukung Jokowi saat kampanye dulu. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi III Bisa Tolak Pencalonan Budi Gunawan
Redaktur : Tim Redaksi