jpnn.com - CALON tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/1).
Selang satu hari, beredar foto ciuman pria mirip Ketua KPK Abraham Samad dengan perempuan cantik yang disebut-sebut sosok Putri Indonesia tahun 2014, Elvira Devinamira Wirayanti.
BACA JUGA: Semua Ada di Tangan Presiden
Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar melihatnya itu bukan serangan balik dari kepolisian. Staf pengajar di Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia itu menilai, penyebar foto itu kelompok yang mendompleng kasus Budi Gunawan.
Berikut wawancara wartawan JPNN Soetomo Samsu dengan Bambang Widodo Umar, Lulusan Akabri Kepolisian (1971) yang juga staf pengajar program pasca sarjana di sejumlah universitas itu, termasuk di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), kemarin (14/1).
BACA JUGA: Silakan KPK Masuk
Bagaimana Anda melihat proses munculnya Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri?
Saya melihat dari awal ada semacam kekhawatiran Presiden Jokowi, jika dia tak menggunakan hak prerogatifnya, maka BG tidak terpilih. Maka dia menggunakan keputuan yang diloncatkan, nama yang disodorkan Kompolnas langsung diambil satu dan disodorkan ke DPR.
BACA JUGA: Ingin Menyadap seperti KPK
Yang tidak meloncat seperti apa?
Ya mestinya kan ada calon-calon yang juga diajukan oleh polri, tapi ini polri tak mengajukan calon. Ini sebenarnya terobosan bagi presiden untuk mendorong BG menjadi kapolri dengan cepat. Tidak meminta pendapat KPK untuk menguji track record calon, itu bagian dari upaya Presiden Jokowi untuk mempercepat penggantian Jenderal Sutarman.
Masa pensiun Sutarman masih Oktober, apakah ini juga bagian dari cara pengambilan keputusan meloncat itu?
Ya, memang sebenarnya waktu masih panjang. Kalau tak ada tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya politis, kan mestinya masih ada waktu untuk melacak track record agar benar-benar mendapatkan sosok yang kredibel, bersih, profesional, mandiri, dan semacam-semacam itu. Mestinya selektif tapi karena ada kepentingan politik, itu tak dilakukan.
Komjen Budi Gunawan jadi tersangka, apa dampaknya di internal Polri?
Biasanya ada dua sikap di internal polri karena dari dulu sejak jaman saya, selalu ada kelompok-kelompok. Pasti ada kelompok yang tidak senang BG jadi tersangka. Mereka tidak akan diam. Karena itu, Sutarman harus benar-benar mampu mencegah jangan sampai timbul perpecahan di internal polri. Kalau tak dijaga, pecah, dampaknya bisa terjadi main tangkap, main tuduh. Dulu Gus Dur jatuh karena ada perpecahan di internal polri. Sutarman harus mencegah agar kelompok-kelompok di internal tidak bergerak.
Soal beredarnya foto mesra Ketua KPK, ulah siapa?
Kemungkinan ada yang mendomplengi, yang ingin memojokkan KPK. Kelompok hidden ini bisa berulah seperti itu. KPK tak perlu menanggapi karena foto itu hanya editan. Kalau ditanggapi malah besar. Pokoknya penegakan hukum harus jalan terus.
Potensi munculnya lagi perseteruan cicak vs buaya seberapa besar?
Beda. Ini tidak akan sampai terjadi cicak vs buaya. Saya yakin Sutarman tidak seperti itu. Dia juga sudah menyatakan siap memback-up KPK mengusut kasus ini (kasus Budi Gunawan, red).
Apa karena internal polri sendiri tidak kompak sehingga tidak akan terjadi lagi cicak vs buaya?
Saya percaya Sutarman bisa mengatasi hal ini. Kalau tidak mampu, dia jatuh. Karena di dalam (internal polri, red), ada ini orangnya Pak Tarman, itu orangnya si A. Sutarman harus jaga jangan sampai timbul perpecahan.
Pengaruh Budi Gunawan sendiri seberapa kuat di internal polri?
Dari dulu, polisi kalau sudah jadi ajudan presiden, banyak orang-orang yang mendekat. Pamen ingin jadi jenderal, yang jenderal ingin mendapatkan posisi. Itu sudah terjadi sejak menjadi ajudan Presiden Megawati.
Jadi pengaruh Budi lumayan kuat?
Ya, menurut saya dia kuat juga.
Kembali soal Budi sebagai calon Kapolri, dia sudah tersangka, apa yang akan terjadi berikutnya?
Ini sudah masuk wilayah politik. Prediksi saya, kalau pengajuan nama Budi diterima DPR, Presiden Jokowi akan mengalami kesulitan. Begitu juga kalau ditolak, Presiden juga akan mengalami kesulitan. Diterima atau ditolak, akan menjadi dilema bagi Presiden Jokowi.
Maksudnya?
Ya, kalau diterima, apakah kapolri yang tersangka akan dilantik juga. Kalau setelah dilantik lantas ditahan, ini bisa menghancurkan kepolisian Indonesia. Hancur. Kalau ditolak, presiden harus memproses ulang. Dalam situasi seperti sekarang ini, yang dilingkupi kepentingan politik, menghadapi partai-partai besar, presiden juga akan kesulitan mengajukan nama baru. Kecuali kalau Jokowi benar-benar bisa bersikap mandiri. Tapi apa mungkin? ***
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pokoknya Ini Harus Dibereskan
Redaktur : Tim Redaksi