jpnn.com - JAKARTA -- Tim transisi pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyatakan telah membahas lima topik bersama Wakil Presiden RI Boediono di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, (2/9).
Menurut anggota tim transisi Andi Widjojanto, salah satu yang dibahas di awal adalah penguatan kelembagaan kepresidenan. Tim meminta arahan Boediono tentang interaksi pembagian tugas antara presiden dan wapres selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
BACA JUGA: KPK Buka Peluang Jerat Atut dengan Pidana Pencucian Uang
"Dan masukan Pak Boediono yang secara langsung melaksanakan tugas sebagai wapres itu kami catat baik-baik untuk memperkaya pokja, terutama pokja kepresidenan mencari opsi-opsi penguatan kelembagaan kepresidenan," ujar Andi dalam jumpa pers usai bertemu Wapres Boediono.
Selain itu, ujarnya, tim dan Wapres juga membicarakan tentang ekonomi makro. Dalam hal ini penganggaran proses RAPBN dan nanti APBNP 2015. Boediono, imbuh dia, memberikan arahan-arahan strategis yang sebaiknya diprioritaskan untuk dimasukkan ke RAPBN 2015. Itu akan dilaksanakan mulai Januari tahun depan.
BACA JUGA: Polri Bantah Kasus Obor Rakyat Dihentikan
"Yang mana, yang harus ditunda untuk APBNP karena proses politik anggarannya harus berakhir tanggal 23 September 2014. Tadi Pak Boediono sudah berikan saran dan kami akan tindaklanjuti berikutnya," lanjut Andi.
Secara khusus, ungkap Andi, Boediono juga memberikan beberapa arahan tentang satu program strategis Jokowi-JK yang merupakan kesinambungan dari pemerintahan SBY, yaitu tol laut. Boediono mengharapkan program itu terus dijalankan di pemerintahan selanjutnya.
BACA JUGA: Pansus Juga Harus Sasar Kemendagri
"Pak Boediono meminta kami berinteraksi lebih lanjut dengan Kemenhub untuk mencari data dan informasi tentangnya yang bisa dilanjutkan menjadi program tol laut Jokowi-JK," sambung Andi.
Sementara untuk program kesra, kata dia, tim meminta beberapa arahan Boediono tentang data dasar yang bisa dipergunakan untuk simulasi program. Terutama program kesra yang berkaitan dengan petani, nelayan, pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan.
"Itu harus dilengkapi data dasar. Dan Pak Boediono berikan pintu masuk untuk langsung ke TNP2K dapatkan data-data dasar yang dibutuhkan," lanjutnya.
Terakhir, kata Andi, Boediono juga memberikan masukan dan menekankan pentingnya untuk memprioritaskan pembangunan di Papua.
"Tadi cerita cukup panjang tentang Papua. Baik dari sisi pembangunan infrastruktur, SDM dan program-program affirmatif action untuk Papua," kata Andi. Setelah pertemuan ini, kata Andi, akan dilanjutkan pertemuan dengan sejumlah menteri koordinator di Kabinet Indonesia Bersatu II. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Didesak Usut Jaringan Mafia Tanah Karawang
Redaktur : Tim Redaksi