jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan penasehat, utusan, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden wajib melaporkan harta kekayaannya.
Selama ini, tidak ada satu pun penasihat, utusan, serta stafsus presiden dan wakil presiden yang mencatatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
BACA JUGA: Usut Kasus Mafia Hukum di MA, KPK Periksa Fatahillah Ramli
"Jika merujuk pada dasar pembentukan Penasehat, Utusan, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 tahun 2024, Jabatan ini memiliki fungsi strategis," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Kamis (24/10).
Demikian halnya Perpres ini juga menyebutkan hak keuangan Penasehat dan Utusan Khusus, setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri. Kemudian Staf Khusus, setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau setara eselon IA.
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi e-KTP, KPK Panggil Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana
"Jabatan Penasehat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999," jelas dia.
Kepatuhan LHKPN tentu harusnya dipandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance.
BACA JUGA: KPK Menyita Rumah di Pondok Indah, Menteng, Surabaya, dan Bogor
"Untuk membahas hal ini, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara," jelas dia.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik penasihat, utusan, hingga staf khusus.
Salah satu yang dilantik ialah Presenter Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto Bidang Kepemudaan dan Seni. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Kuasai Komisi yang Bermitra dengan Polisi, Jaksa, dan KPK
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga