Bulog Diminta Aktif Serap Gabah Petani

Jumat, 08 Mei 2009 – 19:21 WIB

JAKARTA - Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta meningkatkan kinerja dengan melindungi harga gabah di tingkat petaniKarena itu, Bulog harus lebih aktif lagi turun ke desa-desa untuk membeli gabah langsung dari tangan petani.

Direktur Petani Center Imansyah Rukka menegaskan, saat ini petani kerap menjual gabahnya di bawah patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) karena menjual gabahnya melalui tengkulak atau pengumpul

BACA JUGA: Indonesia Terobos Pasar Non-Tradisional Timur Tengah

"Kami berharap, petani sungguh terlindungi jika Bulog yang langsung turun ke desa-desa
Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pemerintah memang konsisten dengan penerapan HPP," terang Imansyah usai mengikuti Pembukaan Loka Karya Regional Asean tentang Swasembada Beras dan Ketahanan Pangan Asean, di Balai Kartini Jakarta, Jumat (8/5).

Acara yang juga dirangkaikan dengan Pameran Bulogvaganza Eksotik Pangan Indonesia ini, digelar dalam rangka HUT Bulog ke 42

BACA JUGA: Konsumsi Daging di Indonesia Rendah

Pemerintah harus bisa mendorong petani tidak terlalu bergantung pada tengkulak di desa-desa
Apalagi setelah pemerintah memutuskan menaikkan HPP untuk semua jenis gabah

BACA JUGA: Daerah Ditantang Berani Terapkan KAPET

Hal ini sejalan dengan Inpres No 3 tahun 2007 dimana Bulog wajib membeli harga gabah petani sesuai HPP.

HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik 9,1 persen menjadi Rp2.400 per kg dari sebelumnya hanya Rp2.240 per kgSementara HPP Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan naik 7,2 persen menjadi Rp.3.000 per kg dari sebelumnya hanya Rp2.400 per kgSelain itu harga pembelian beras di gudang Bulog juga dinaikkan sebesar tujuh persen menjadi Rp4.600 per kg"Jika Bulog tidak membeli langsung ke petani, Bulog gagal mengawalkebijakan pemerintah ini," tegas Imansyah.

Imansyah meminta pemerintah sanggup menjadi pelindung bagi petani dari cengkeraman tengkulakIa mencontohkan, pemerintah Amerika Serikat dan Australia berhasil melindungi para petani gandum, melalui tata niaga yang berpihak kepada petani dan bukan pengusahaKebijakan menaikkan HPP menurut Imansyah, salah satu dari 12 substansi Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan yang mulai berlaku sejak awal Januari 2009.

Selain kenaikan HPP, Inpres itu mendorong dan menfasilitasi penggunaan benih padi unggul bersertifikat, penggunaan pupuk organik, dan anorganik secara berimbang dalam usaha taniJuga mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca panen padi, mengendalikan pengurangan luas lahan irigasi teknis, memfasilitasi rehabilitasi lahan, dan penghijauan daerah tangkapan air serta rehabilitasi jaringan irigasi."Karena sekarang kondisi krisis, instruksi seharusnya dijalankan dengan sangat baikKarena mengandung strategi menghadapi krisis,"tandasnya.

Di sejumlah daerah, Petani Center sudah menerima banyaknya keluhan atas kinerja Bulog yang lamban menyerap gabah, sehingga dimanfaatkan tengkulakSangat ironis bagi petani mengingat harga beras di dunia sedang melonjak(ysd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Penurunan BI Rate Bisa Menahan Risiko Perlambatan Ekonomi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler