BUMN Migas Dianggap Tepat Menurunkan Impor Energi Lebih Cepat

Rabu, 21 Desember 2016 – 14:12 WIB
Ilustrasi. Foto: dok/JPG

jpnn.com - JPNN.com - Wacana pembentukan BUMN Migas mendapat banjir apresiasi. Dalam seminar edukasi yang digelar di Gedung Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Salemba, Rabu (21/12), BUMN Migas dianggap sebagai strategi pemerintah mewujudkan ketahanan energi.

Selain itu, BUMN Migas sekaligus mempercepat penurunan impor energi yang selama ini menjadi persoalan krusial APBN.

BACA JUGA: Nih, Penjelasan Pak Jonan soal Harga BBM

Soal kesiapan, BUMN Migas paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat mengingat hanya akan menyatukan dua entitas usaha, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) yang masing-masing memiliki keunggulan dan bisa diarahkan untuk saling melengkapi.

Dalam seminar edukasi bertajuk Understanding Value Creation PROCESS of Holding BUMN itu, hadir Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah, Prof. Jimly Asshiddiqie guru besar hukum tata negara UI, Dekan FISIP UI Ari Susilo, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas Prof Andrinof A Chaniago dengan moderator Prof Rhenald Kasali.

BACA JUGA: Tim Reformasi Perpajakan Bakal Wujudkan Ide Jokowi soal BPP

Edwin Hidayat Abdullah, menuturkan pembentukan holding migas akan menyatukan kekuatan bisnis tengah dan hilir terutama dalam transmisi gas yang dikuasai yang PGN, sementara bisnis hulu minyak selama ini sangat dipahami Pertamina. 

Sehingga ketika BUMN Migas terwujud maka anak usaha Pertamina yang bergerak di bisnis transportasi dan transmisi gas, yakni Pertagas akan berada di bawah PGN. Sementara PGN akan menjadi anak usaha Pertamina.

BACA JUGA: Proyek Pembangunan KA Trans Sulawesi, Menhub Buka Peluang Swasta Masuk

Hingga saat ini persoalan utama industri migas di Indonesia adalah tumpang tindihnya peran hulu dan hilir antara PT Pertamina dengan PT PGN Tbk. Dengan skema ini maka bisnis yang sifatnya duplikasi antara entitas usaha akan dikurangi atau bahkan dihilangkan salah satunya target infrastruktur gas yang diharapkan menurunkan harga gas bagi industri secara signifikan.

Menurut Aloysius Kiik Ro tujuan dibentuknya perusahaan holding adalah supaya BUMN Migas lebih kuat untuk bisa bersaing di pasar global, seperti Temasek di Singapura ataupun Khasanah di Malaysia. 

“Kekuasaan holding nantinya tidak lagi di pemerintah tetapi di Kementerian BUMN di mana pengalihan atau penjualan saham pemerintah tidak perlu lagi izin DPR dan Menteri Keuangan cukup Menteri Negara BUMN saja,” tuturnya. 

Dia mencontohkan holdingisasi BUMN yang berhasil di sektor perbankan ketika Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bank Bapindo dan Bank Dagang Negara pada tahun 1998 disatukan menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Merger sehingga saat ini Bank Mandiri menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia.

Sementara mantan Menteri Bappenas, Andrinof A Chaniago mengingatkan agar pemerintah mengawal terwujudnya rasionalitas birokrasi yang efisien dan menghindari peluang penyalahgunaan kekuasaan.

“Selain itu perlu ditetapkan BUMN Migas sebagai kustodian aset migas bisa mengelola aset migas agar dapat dimonetisasi dan digunakan untuk berbagai aksi korporasi. Monetisasi aset melalui hak kustodian cadangan migas akan menjadi leverage bagi BUMN tumbuh berkembang guna meningkatkan pendapatan dan keuntungan, serta membangun infrastruktur energi dan mengakuisisi cadangan terbukti.

Senada Andrinof, Jimly Asshiddiqie mengingatkan langkah pembentukan holding migas dilatarbelakangi oleh kebutuhan energi Indonesia yang diperkirakan tumbuh tujuh kali lipat pada tahun 2050, sementara cadangan gas Indonesia belum mencukupi kebutuhan domestik, dan kondisi geografis Indonesia telah menimbulkan ketidakseimbangan sumber gas dengan sentra ekonomi yang memerlukan infrastruktur terintegrasi secara end-to-end.

Untuk itu dibutuhkan optimalisasi infrastruktur yang saat ini masih tumpang tindih di level BUMN lewat sinergi yang dapat menurunkan harga gas pada tingkat end customer. BUMN migas berperan penting dalam ketahanan energi nasional sekaligus untuk menurunkan impor energi.

“Sehingga saya sepakat dengan Prof Andrinof A Chaniago bahwa pembentukan holding BUMN energi mutlak membutuhkan perbaikan pada Kementerian BUMN sehingga menjadi birokrasi yang efektif, efisien sekaligus transparan,” tegasnya. (adk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Citilink Siapkan 37 Ribu Kursi Tambahan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler