Bunga Tabungan Haji Terindikasi Disalahgunakan

JAKARTA - Keraguan Kemenag terhadap data inefisiensi pengelolaan dana haji sebesar Rp 843 miliar oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dijawab dengan temuan baruLSM antikorupsi itu merilis data lain yang menyatakan bahwa pembelanjaan bunga tabungan haji sebesar Rp 860 miliar tidak tepat

BACA JUGA: Menag Bahas Tawuran Mahasiswa

ICW mengaku mendapatkan data itu dari sumber di kalangan internal Kemenag.

"Ini akibat kurangnya keterbukaan kepada publikJadi rakyat yang menitipkan uangnya untuk berangkat haji tidak tahu kemana bunga tabungan dan apa saja yang dibelanjakan dari uang mereka itu," ujar peneliti ICW, Ade Irawan di Jakarta kemarin (20/6).

Sebagai operator tunggal haji, Kemenag dinilai mengabaikan azas tepat guna dalam pembelanjaan uang jamaah tersebut

BACA JUGA: Gayus Sembunyikan Bukti

Temuan ICW menyebutkan bunga tabungan jamaah haji lebih banyak digunakan untuk keperluan nonteknisMisalnya, untuk image building, biaya media center haji, membenahi website Kemenag, dan gaji petugas haji

BACA JUGA: MK Jadi Tuan Rumah Konferensi Hakim Konstitusi

"Termasuk juga untuk memberangkatkan anggota dewan untuk memantau persiapan haji di Arab SaudiApa namanya itu kalau bukan disalahgunakan?" tanya dia.

Sebelumnya, ICW menyebutkan potensi kerugian dalam penyelenggaraan haji tahun ini mencapai USD 457,2 per jamaah haji atau setara dengan Rp 4,3 jutaJika dikalikan dengan jumlah jamaah Indonesia maka nominal inefisiensi mencapai USD 88.738 juta atau setara dengan Rp 843,019 miliarICW menyebutkan, biaya haji normal yang wajar ditanggung jamaah haji adalah sebesar USD 3.585,9 atau setara dengan nominal Rp 34 juta dengan kurs yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 9.500.

Ade mengatakan, harusnya pemerintah terbuka dalam melaporkan penggunaan uang milik jamaah hajiKarena sejatinya, uang itu adalah titipan dan tak sedikit jamaah mengumpulkan uang dari hasil menabung dan memeras keringat selama bertahun-tahunSelain itu, dalam komponen pembiayaan haji juga ada unsur subsidi yang merupakan hak jamaah dan dialokasikan dari APBN dan APBD"Jadi tidak semuanya dibiayai jamaah haji secara langsungMungkin pemerintah dan parlemen harus kembali membaca UU Haji agar lebih jelas," kritik dia.

Setdirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Abdul Ghafur Djawahir dengan tegas menolak menanggapi data baru ICW ituGhafur dan tim Kemenag yang sedang ada di Arab Saudi memilih fokus mematangkan persiapan pelaksanaan haji"Karena itu lebih penting bagi kami saat ini," kata dia ketika dihubungi dari Jakarta.

Ghafur mengatakan, tender perumahan dan katering di Makkah telah tuntasPemerintah sudah menyewa 368 gedung untuk pemondokan jamaah haji Indonesia tahun iniJumlah gedung itu lebih sedikit dari tahun lalu yang jumlahnya sebanyak 432 gedungKarena, tahun ini gedung yang disewa Kemenag rata-rata lebih besar dan berkapasitas lebih banyak dan luas"Jadi kalau dulu banyak tapi tersebar, sekarang gedungnya sedikit tapi isinya lebih banyak dan lebih dekat ke Masjidilharam," terang dia.

Tim Kemenag dalam satu-dua hari ke depan akan menuntaskan tender dan perjanjian komitmen sewa perumahan di MadinahTargetnya, 95 persen pemondokan akan berada di Markaziyah yang berjarak hanya 500 meter dari Masjid Nabawi, MadinahHarga yang didapatkan pemerintah untuk sewa pemondokan di Madinah adalah sebesar 600 riyal per jamaah.

Untuk transportasi jamaah haji di Makkah pemerintah memproyeksikan menggandeng PT Subco yang merupakan salah satu penyedia transportasi darat yang memenuhi kriteriaBis yang akan mengangkut jamaah haji dari pemondokan ke Masjidilharam akan menggunakan sistem shuttle dan akan diprioritaskan pada 5 waktu salat"Saat ini  masih negoisasi harga dan teknisnyaKemenag dibantu juga pakar transportasi dari Kemenhub dari Dirjen Perhubungan Darat," pungkasnya(zul)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenag Sebut Data ICW Tidak Akurat