jpnn.com, NEW YORK - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mem-blacklist koalisi yang dipimpin Arab Saudi dalam konflik Yaman. Data PBB menyebutkan, sepanjang 2016, Saudi dan koalisinya mengakibatkan kematian hampir 700 anak dalam serangkaian aksi militer yang dilancarkan di beberapa lokasi di Yaman.
Selain itu, koalisi tersebut beberapa kali menyerang sekolah dan rumah sakit. ”Aksi koalisi (Saudi) di Yaman berdampak fatal. Sebanyak 683 anak tewas,” terang Sekjen PBB Antonio Guterres pada Kamis (5/10) waktu setempat.
BACA JUGA: PBB Dorong Perempuan Indonesia Terlibat jadi Agen Perdamaian
Selain itu, ada 38 insiden yang mengakibatkan kehancuran sekolah dan rumah sakit. Seluruh insiden itu belakangan terverifikasi sebagai aksi Saudi.
Padahal, sekolah dan rumah sakit merupakan zona yang tidak boleh diserang meski dalam situasi perang sekali pun.
BACA JUGA: Semakin Berat, Ini Sanksi Terbaru PBB untuk Korut
Itu merupakan langkah naming and shaming yang dilakukan PBB. Mereka akan mengumumkan negara-negara yang masuk daftar hitam agar memperbaiki diri.
Berada dalam daftar yang sama dengan kelompok teroris seperti Boko Haram atau negara islam alias ISIS bukanlah hal yang membanggakan.
BACA JUGA: AS Batal Usulkan Pembekuan Harta Kim Jong Un, Takut Ya?
Tidak ada sanksi yang diberikan PBB. Namun, biasanya, negara-negara akan merumuskan sanksinya sendiri-sendiri.
Sebenarnya, tahun lalu Saudi sudah masuk daftar hitam PBB. Tetapi, Sekjen PBB Ban Ki-moon mencoretnya. Alasannya, PBB tak mau mendahului hasil penyelidikan tentang pelanggaran yang dilakukan pasukan koalisi pimpinan Saudi. Namun, kabarnya, Ban melakukan itu atas tekanan Riyadh dan ancaman negara-negara donor.
Namun, kali ini Ban kembali mencantumkan Saudi dalam daftar hitam karena menganggap laporan Dewan Keamanan (DK) PBB tentang pelanggaran Saudi akurat. Dan kini, pengumuman blacklist dilakukan penerus Ban, yakni Antonio Guterres.
Untuk kali pertama, dalam daftar hitam alias blacklist PBB muncul dua kriteria. Kategori pertama berisi kelompok atau negara yang merekrut, mempekerjakan, membunuh, menganiaya, melecehkan secara seksual, memperkosa, dan menculik anak-anak pada masa perang, tapi tidak berusaha memperbaiki perilaku mereka.
Sedangkan kriteria kedua berisi kelompok atau negara yang melakukan pelanggaran sama, tapi lantas menyadarinya dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka.
”Koalisi Saudi masuk kriteria kedua. Sebab, belakangan, mereka telah memperbaiki performa militernya,” ujarnya. Demikian kesimpulan PBB tentang koalisi Saudi yang pernah ditegur mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon itu.
Selain koalisi Saudi, PBB mencantumkan nama kelompok oposisi dan pemberontak di Sudan, Republik Afrika Tengah alias Central African Republic (CAR), Kongo, Mali, dan Somalia dalam daftar hitam.
Mereka masuk daftar hitam kategori satu. Dalam daftar itu, sempat tercantum nama National Liberation Army, sempalan pasukan pemberontak Kolombia yang kini berdamai dengan pemerintah.
Dibanding kategori satu, daftar hitam kategori dua jauh lebih pendek. Selain koalisi Saudi, ada Kepolisian Afghanistan, Revolutionary Armed Forces of Colombia, pasukan Kongo, National Liberation Movement of Azawad di Mali, pasukan Somalia, dan Sudan People's Liberation Movement-North pada daftar tersebut. Mereka dianggap sudah melakukan perubahan untuk memperbaiki kesalahan.
Menurut Stephane Dujarric, jubir PBB, Guterres telah membahas daftar hitam tersebut dengan Raja Salman via sambungan telepon.
”Diskusi berjalan dengan lancar dengan mengutamakan kepentingan bersama dan kerja sama di kawasan Timur Tengah,” ungkapnya.
Sebelum masuk daftar hitam PBB, koalisi Saudi mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat (AS) berupa pencabutan dukungan militer. (AP/Reuters/BBC/CNN/hep/c21/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi HAM PBB Sudah Geregetan pada Aksi Militer Myanmar
Redaktur & Reporter : Adil