jpnn.com, JAKARTA - Permintaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjernegara sangat menyentuh, setelah ditahannya Bupati Budhi Sarwono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia meminta agar jajaran pemerintahan yang ada tetap semangat melayani masyarakat.
BACA JUGA: 4 Rekomendasi Penting Bawaslu Terkait Pelaksanaan Pemilu 2024
Ganjar Pranowo berharap peristiwa penangkapan tak membuat pelayanan menjadi terganggu.
Ganjar juga mengingatkan agar seluruh pejabat yang ada mereformasi diri untuk tampil lebih baik dalam menjalankan tugas yang ada.
BACA JUGA: Ini Alasan KPU Usulkan Pilkada Serentak 2024 Digelar 27 November
Ganjar menyampaikan permintaan tersebut saat memimpin rapat terbuka di Pendapa Kabupaten Banjarnegara, Senin (6/9).
Rapat diikuti Wakil Bupati Syamsudin dan seluruh pejabat di lingkungan pemkab setempat.
BACA JUGA: Kesadaran Pria Rendah Deteksi Dini Penyakit Menakutkan ini
"Apakah 'panjenengan' siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?" katanya.
Pertanyaan Ganjar tersebut ditujukan kepada seluruh pejabat yang ada di tempat itu dan semuanya serentak menjawab setuju.
"Baik kalau begitu nanti saya mendampingi, Banjarnegara harus maju. Ayo selamatkan Banjarnegara," ucapnnya.
Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara tidak boleh terganggu.
Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian Bupati Banjarnegara juga sudah ditandatanganinya.
"Suratnya sudah saya tandatangani sehingga Pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah."
"Saat awal kejadian ini saya sudah telepon Pak Wakil Bupati dan sambutannya bagus," katanya.
Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Pemkab Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.
"Ayo politik anggarannya digitalkan, kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik, saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD-nya," katanya.
Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola serta mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka koordinasi, supervisi, dan pencegahan di Kabupaten Banjarnegara.
"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan, maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel, dan berintegritas, sikat semua pungli, tidak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.
Ganjar juga meminta jajaran Pemkab Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran dengan tujuan agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.
"Saya juga meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini gak aktif, hanya BPBD-nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti 'go digital' dan semuanya saya minta membuka diri," katanya.
Seperti diwartakan, KPK pada Jumat (3/9) malam menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang