jpnn.com - CIBINONG-Tak mau disalahkan karena masih banyak infrastruktur seperti jalan yang rusak dan belum selesai, Bupati Bogor Rachmat Yasin menegaskan keterlambatan pembangunan karena keterbatasan server pada Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Ia mengaku, saat ini sedang berkonsentrasi pada Dinas Pendidikan. Setelah itu, baru pihaknya mengurusi Dinas Bina Marga dan Pengairan termasuk Dinas Kesehatan. Sebab, kata dia, masing-masing harus menunggu giliran. “Keterlambatan itu lebih kepada teknis, bukan dari unsur kesengajaan,” kata bupati, seperti dilansir dari Radar Bogor (Grup JPNN), Sabtu (3/5).
BACA JUGA: Ditolak Masuk ICU Karena Tak Punya Uang, Bayi 6 Bulan Meninggal
Ia menambahkan terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk menangani masalah itu, tidak mungkin semua dapat dilakukan sekaligus seperti membalikkan tangan dan satu tahun selesai. Akan tetapi, banyak yang harus ditangani.
"Kami percayakan secara otonom kepada pemerintah desa, jadi jika ada penilaian pemerintah daerah pilih kasih atau belum menyentuh, semua pasti disentuh. Hanya tinggal menunggu waktu saja, memang itu bergiliran,” ujarnya.
BACA JUGA: Bocah Tewas Lompat dari Apartemen Suka Tiru Spider Man
Menanggapi persoalan Pemkab Bogor yang dinilai menangani masalah yang sama setiap tahunnya, RY menjelaskan jangan samakan Kabupaten Bogor dengan daerah lain.
Sebab, curah hujan di Bumi Tegar Beriman lebih tinggi, tentu akan berpengaruh pada kualitas jalan. Sedangkan jika semua diperbaiki dengan model betonisasi akan membutuhkan biaya lebih besar.
BACA JUGA: Polda Siap Jemput Bola Korban Lain Sodomi JIS
Selain itu, ada syarat seperti membutuhkan ketebalan jalan sebanyak 30 sentimeter di Kabupaten Bogor yang bentuk kontur tanahnya relatif labil. “Tidak semua bisa diselesaikan sebab anggaran Pemkab Bogor terbatas,” tutur dia.
Menurut dia, solusi sedang diarahkan agar ke depan dapat meningkatkan jalan dengan model betonisasi. “Kekuatan jalan menggunakan beton lebih kuat, terutama untuk menangani persoalan kelebihan muatan,” kata Rachmat.
Sebab, jika dibatasi, masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Ia menambahkan, hal itu membuat dilema bupati sebab jika pihaknya keras, masyarakat akan menjadi korban. Sebaliknya, jika lemah infrastruktur yang menjadi korban.(ded)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ledakan di Industri Jababeka, Pastikan Tanpa Korban Jiwa
Redaktur : Tim Redaksi