jpnn.com - SOREANG - Bupati Bandung Dadang M. Naser meminta kisruh tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Bandung terus diusut hingga tuntas. Pasalnya, hingga kini banyak isu yang masuk mengenai kecurangan pemberkasan tenaga kerja kontrak atau honorer kategori 2 ini ke meja kerja Bupati.
"Jika terbukti ada yang bodong, maka yang bersangkutan akan dicoret dari kelulusan CPNS Pemkab Bandung," ungkap Naser seperti dilansir Radar Bandung, Minggu (23/2).
BACA JUGA: ICW: Dugaan Suap Pilgub Jatim Cukup Bukti
Naser pun mengungkapkan, bahwa isu yang meloloskan tenaga kerja yang tidak masuk dalam katagori 2 agar bisa ikut ujian adalah para broker dari pusat.
Mereka bergentayangan di Kabupaten Bandung untuk mencari tenaga honorer yang masa kerja antara satu hingga dua tahun untuk bisa lolos, setiap tenaga honorer harus membayar sejumlah uang.
BACA JUGA: Kemenag Siapkan Rp 15,1 Triliun
"Saya menduga ada para broker dari pusat yang bergentayangan di Kabupaten Bandung dan membangun jaringan untuk meloloskan para tenaga honorer," jelasnya.
Oleh karenanya, lanjut Naser, pihaknya pun minta agar BKPP Kabupaten Bandung menyisir dan mengecek kebenaran data yang bodong tersebut. "Hal ini perlu dilakukan agar tidak menjadi fitnah," tuturnya.
BACA JUGA: Silaturrahmi, IKBMI Hadir di Pendiangan Jalur Kuansing
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung, Erik Juriara mengaku pihaknya telah menerima salinan data CPNS Kabupaten Bandung yang lulus dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar pada Rabu (19/2) lalu.
"Data CPNS yang lulus tersebut, sudah ditandatangani oleh panitia seleksi nasional. Insya Allah, hari Senin (24/2) mendatang diumumkan di website Pemkab Bandung dan ditempel di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata Erik.
Erik mengatakan, peserta yang lulus tes CPNS di Kabupaten Bandung mencapai 1.013 orang dari 3.400 peserta yang ikut tes CPNS.
Sebenarnya, kata dia, ada sekitar 4.045 tenaga honorer yang layak ikut tes CPNS. Namun setelah divalidasi ulang dan seleksi administrasi hanya 3.400 orang yang bisa ikut seleksi.
Meski demikian, Erik menyayangkan para tenaga honorer yang tidak menanggapi uji publik yang dilakukan BKPP pada tahun 2011 dan 2012 lalu tentang tenaga honorer.
Padahal kata dia, uji publik tersebut untuk kelengkapan persyaratan administrasi tenaga honorer katagori 2 agar bisa ikut tes CPNS. "Nah, sekarang mereka malah ribut, kenapa ada tenaga honorer yang bukan kategori 2 bisa ikut tes CPNS dan lulus," cetusnya.
Erik menambahkan, pihaknya pun masih menampung aspirasi dari para tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus. Apalagi, kata dia, pihak Kementrian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar masa sanggah selama tiga bulan untuk menerima masukan dan laporan dari warga.
"Kami masih menunggu informasi dari Kemenpan RB mengenai masalah ini dan kapan yang lulus akan diberkas sebagai PNS," pungkasnya. (try)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komjak Segera Periksa Aspidsus Kejati Babel
Redaktur : Tim Redaksi