Bupati Lobar Terima Penghargaan dari Menneg LH

Penyusunan Laporan SLHD Terbaik 2008

Jumat, 05 Juni 2009 – 22:02 WIB
PENGHARGAAN - Bupati Lombok Barat Dr H Zaini Arony MPd (kanan) saat menerima penghargaan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (5/6). Foto: Abdul Rasyid Zaenal/JPNN.
JAKARTA - Peringatan Hari Lingkungan Hidup (LH) se-Dunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2009, membawa keberuntungan bagi sejumlah kepala daerah di IndonesiaDari sekian provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, ternyata Kabupaten Lombok Barat (Lobar), NTB, juga terpilih sebagai kabupaten yang berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemenneg LH).

Kabupaten Lobar mendapatkan penghargaan khususnya untuk Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Terbaik tahun 2008

BACA JUGA: Enam Bulan di LP Papua, HRW Temukan 20 Kasus

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menneg LH Rachmat Witoelar, kepada Bupati Lombok Barat Dr H Zaini Arony MPd, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Selain Kabupaten Lobar, yang menerima penghargaan untuk kategori ini juga masih ada beberapa daerah lain, masing-masing Provinsi Sumatera Barat, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan, kemudian juga Kota Padang (Sumbar), Kabupaten Pesisir Selatan (Sumbar), Kabupaten Kampar (Riau), Kota Malang (Jatim), Kota Tangerang (Banten), Kota Batu (Jatim), serta Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung (Bali)
Berikutnya masih ada Kota Balikpapan (Kaltim), Kabupaten Kutai Kertanegara (Kaltim), Kabupaten Tanah Bumbu (Kalsel), Kabupaten Barru (Sulsel), Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara), serta Kabupaten Donggala (Sulteng).

Bupati Lobar, Dr H Zaini Arony MPd, kepada JPNN seusai menerima penghargaan tersebut mengatakan, secara periodik pihaknya memang selalu menyusun laporan terkait status lingkungan hidup di daerahnya

BACA JUGA: Masinis Lalai Terancam Satu Tahun Penjara

Baik lingkungan hidup dalam artian pendidikan, lingkungan pendidikan, maupun lingkungan pondok pesantren dan lain-lain
Bahkan secara khusus, kata Zaini, pihaknya beberapa bulan lalu telah memberikan penghargaan kepada Pondok Pesantren Abhariyah, mengingat lingkungan ponpes tersebut terlihat lestari dan bersih.

"Pada prinsipnya, kami secara periodik telah menyusun laporan tentang keadaan lingkungan, baik yang menyangkut udara, air bawah tanah dan lainnya sebagainya," kata Zaini Arony.

Dijelaskan Zaini, penghargaan yang diterimanya ini merupakan sebuah penghormatan luar biasa bagi Kabupaten Lobar, terutama dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, cinta terhadap lingkungan yang baik, lingkungan yang lestari, serta dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi penerus di masa mendatang

BACA JUGA: Mestinya, Tahun Ini ONH Turun

Dengan begitu katanya, hal ini betul-betul bisa dijadikan sebagai suatu prioritas dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Di samping itu, penghargaan ini akan dijadikan sebagai suatu motivator, tidak saja oleh pemerintah daerah (Pemda), akan tetapi juga oleh seluruh masyarakat Lobar, untuk betul-betul memperhatikan lingkungannyaKarena bagaimanapun katanya, lingkungan tercemar dan jelek itu akan berpengaruh bagi kehidupan ekosistem yang lainBegitupun sebaliknya, lingkungan yang baik dan asri, akan membawa pengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat maupun tingkat pendidikan bagi penerus di masa mendatang.

"Dalam waktu dekat, kami akan mengeluarkan sebuah kebijakan terutama menyangkut penambangan di lingkungan Sekotong, agar bisa dihentikan untuk sementara," ungkapnya pula, sambil menambahkan bahwa hal ini dilakukan demi menjaga dan melestarikan lingkungan di wilayah kerjanya.

Sementara itu, Menneg LH Rachmat Witoelar menjelaskan bahwa data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, baik di tingkat pusat maupun daerahUntuk itu pulalah, pihaknya menerbitkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2008, yang berisi kumpulan data dan informasi masalah-masalah lingkungan yang terjadi tahun 2008 beserta analisisnya.

Laporan itu, kata Rachmat pula, merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik (good governance), karena sifatnya yang terbuka untuk publik"Jadi, untuk lebih memotivasi pemerintah daerah di dalam membuat SLHD, kami memberikan sertifikat penghargaan laporan SLHD kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota, berdasarkan kelengkapan data dan ketajaman analisisnya," kata Rachmat memaparkan(sid/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tinjau Ulang Monopoli Depag Urus Haji


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler