jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Upaya memulangkan 13 dari 23 WNI asal Selat Panjang, Kepulauan Meranti, Riau yang telah dilepas oleh perusahaan judi online di Provinsi Kandal, Kamboja masih menuai polemik. Bupati Kepulauan Meranti H Irwan Nasir pun mengkritik Duta Besar RI di Pnohm Penh, Pitono Purnomo.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (27/5), Irwan menjelaskan bahwa dirinya tidak puas dengan molornya proses pemulangan 13 warganya tersebut dari Kamboja. Padahal, menurut Irwan, semula warganya dijanjikan untuk pulang Senin pagi (25/5). Tapi kemudian diundur Rabu (27/5) dan diundur lagi Kamis (28/5) pagi.
BACA JUGA: Revisi UU Pilkada Bukan Pertarungan KIH vs KMP
"Ternyata meleset. Tadi kami dapat info dari keluarga di Meranti, mereka baru dipulangkan besok pagi (hari ini-red) ke Pekanbaru melalui Pnohm Penh, Kuala Lumpur baru ke Pekanbaru," kata Irwan.
Dia pun menyesalkan molornya proses pemulangan karena seharusnya belasan pekerja yang tidak tersangkut kasus dugaan penggelapan uang perusahaan bisa dipulangkan lebih cepat mengingat trauma yang mereka alami pasca penyekapan oleh bos perusahaan judi online.
BACA JUGA: Panglima TNI Diminta Tak PHP Tentara yang Ingin Berjilbab
Apalagi, Pemda Meranti sudah berupaya memfasilitasi pemulangan sesuai permintaan resmi dari Kedubes melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Dubes Pitono.
Dijelaskannya bahwa proses pemulangan dilakukan Pemda berdasarkan permohonan keluarga. Nah, karena tidak ingin salah langkah, dibukalah komunikasi dengan Kedubes RI Kamboja.
BACA JUGA: Anggaran Pilkada Belum Cair, Ada Anggota KPUD Gunakan Uang Pribadi
"Kami sudah berkoordinasi intensif dengan kedutaan, dan kami tidak ingin salah langkah sehingga meminta surat resmi dari kedutaan. Berdasarkan surat ini dan komunikasi per telpon disepakati bahwa untuk pemulangan akan diusahakan melalui APBD Meranti," tuturnya.
Akhirnya Bupati bersama staf dan seorang anggota DPRD berangkat ke Kamboja. Setiba di Pnohm Penh rombongan keci ini langsung lapor ke Kedubes dan diterima Abelian, ketua Tim Pembebasan Sandera. Komunikasi terus berjalan sampai mereka dipertemukan dengan 13 warganya. Kemudian bertemu juga dengan Dubes Pitono yang bersedia menerima mereka.
"Namun kami terkejut, ketika Senin pagi dalam pemberitaan di Riau, pak Dubes mengatakan bahwa Bupati Meranti datang tidak diundang, tidak beretika dan sebagainya, dan itu rilis resmi Pak Dubes pada media, pada kami beliau tidak mengatakan seperti itu," ungkap Irwan.
Keesokan hari pasca berita itu terbit, mereka berusahaan mencari informasi ke kantor Kedubes tapi dipersulit. Dia juga merasakan situasi, bahwa Dubes tidak senang dengan kehadiran mereka di sana. Padahal mereka datang ke Kamboja setelah berkoordinasi dengan pihak Kedubes.
"Tapi kami merasa Pak Dubes memusuhi kami. Kami menyesalkan seharusnya Dubes bisa berkooodinasi, apalagi saya bupati, pejabat negara dan datang menyelamatkan warga kami di sana. Saya berharap Pak Jokowi (Presiden-red) Menlu, Komisi I untuk dapat mengevaluasi kinerja Dubes kita di sana (Kamboja-red)," tegasnya.
Sebelumnya Dubes RI di Kamboja, Pitono Purnomo kepada Riau Pos (Grup JPNN) meradang mendapat laporan bahwa Bupati Meranti menudingnya telah berbohong dan mencari popularitas terkait mediasi kasus WNI asal Meranti.
''Pak Bupati telah memfitnah saya dengan keji,'' kata Pitono dengan nada tinggi pada Pekanbaru Pos di ruang kerjanya di Pnohm Penh.
Pria yang sudah menjadi diplomat selama 35 tahun ini mengatakan, dalam kasus warga Meranti, ia tidak memiliki unsur kepentingan apapun. Karena sudah menjadi kewajibannya selaku Dubes RI, untuk melindungi seluruh WNI yang bermasalah di wilayah kerjanya.
"Bupati mendesak jadwal pemulangan, sementara otoritas di sini masih memerlukan keterangan 13 warga kita demi menyelamatkan 10 warga lainnya. Saya sudah sampaikan ke Bupati, tolonglah bersabar,'' katanya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 1 Juni 2015, Taspen Bayar Taperum PNS
Redaktur : Tim Redaksi