jpnn.com, PEKANBARU - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil merespons polemik imbas pernyataannya soal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis.
Pria yang menjabat bupati Kepulauan Meranti sejak 26 Februari 2021 itu tetap santai dan mengaku akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerahnya.
BACA JUGA: Merespons Pernyataan Bupati Meranti, Sultan Minta Kada Sampaikan Aspirasinya Lewat DPD RI
“Biarkan saja. Ya, tetap fokus (memperjuangkan hak masyarakat Meranti, red),” kata Adil saat dikonfirmasi JPNN.com, Senin (12/12).
Mantan legislator di DPRD Riau itu menyatakan dirinya tidak begitu menghiraukan kritikan orang lain soal pernyataannya yang viral dan menjadi polemik tersebut.
BACA JUGA: Mendagri Sudah Sempatkan Diri ke Riau demi Rakor, Bupati Meranti Malah Bolos
Adil hanya ingin masyarakat Kepulauan Meranti diperlakukan dengan adil sesua sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Biarkan saja mereka berpendapat apa. Saya ingin masyarakat kami diperlakukan sesuai dengan sila kelima,” ujarnya.
BACA JUGA: Sahroni Menilai Ucapan Bupati Meranti Bisa Dikategorikan Makar
Adil menjadi sorotan luas karena pernyataannya pada Rapat Koordinasi Nasional Optimaslisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru, Riau, pada 8 Desember 2022.
Pada rakornas yang dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman tersebut, Adil menyatakan dana bagi hasil (DBH) dari migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2022 sebesar Rp 114 miliar.
Menurut Adil, besaran DBH untuk daerahnya itu dengan saat asumsi harga minyak masih USD 60 per barel.
Adapun untuk 2023, kata Adil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan asumsi harga minyak USD 100 per barel.
Namun, Adil menganggap kenaikan DBH untuk daerahnya tidak signifikan, apalagi produksi atau lifting migas dari sumur di Kabupaten Kepulauan Meranti juga meningkat.
“Kenapa minyak kami bertambah, lifting-nya naik, duitnya makin sedikit? Bagaimana perhitungan asumsinya, kok, naiknya cuma Rp 700 juta," ujar Adil.
Bupati dari PDIP itu mengaku pernah jauh-jauh datang ke Bandung, Jawa Barat, guna menemui pejabat Kemenkeu. Namun, Adil mengaku tidak ditemui oleh pejabat yang berkompeten soal DBH.
“Sampai pada waktu itu saya omong, ‘ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” ucapnya.(Mcr36/JPNN.com)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi