jpnn.com, TASIKMALAYA - Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul Ulum berharap agar para honorer tidak melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes kebijakan pemerintah merekrut 17.928 CPNS dari jalur umum.
Uu menilai jika honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) mogok kerja,proses belajar mengajar di sekolah-sekolah akan terganggu. Pun pelayanan di kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.
BACA JUGA: Tolak Rekrutmen CPNS, Forum Honorer Siap Mogok Kerja
”Saya berharap K2 sabar dulu. Mungkin ini (Menpan RB membuka lowongan CPNS di kementerian/lembaga, Red) ada tahapan. Mudah-mudahan setelah penerimaan CPNS di kementerian/lembaga mungkin nanti ada tahapan berikutnya,” ujar Uu saat dihubungi Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group) kemarin (13/9).
Soal keinginan Honorer K2 menjadi CPNS, kata Uu, Pemkab Tasikmalaya juga ikut perjuangkan. “Kami pemerintah daerah pun tidak diam. Kami bolak-balik ke MenPAN RB memperjuangkan bapak-bapak dan ibu-ibu (honorer K2). Tenang saja. Dengan demo justru dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Uu.
BACA JUGA: 4.300 Dosen Kampus Swasta Tuntut Diangkat jadi PNS
Uu juga berharap pemerintah pusat jangan mengabaikan kebutuhan pemerintah daerah. Termasuk, pemerintah pusat harus merespons keinginan honorer.
Karena para sukwan di daerah jumlahnya cukup banyak. Mereka sudah bekerja di pemkab, baik itu sebagai guru, tenaga kesehatan, tenaga fungsional ataupun di dinas-dinas.
BACA JUGA: Ada Rekrutmen CPNS Jalur Umum, Honorer K2 Geram
Pemerintah daerah, kata Uu, membutuhkan sukwan dan K2. Terlebih PNS di Kabupaten Tasikmalaya banyak yang pensiun. Rata-rata sekitar 600 orang pensiun tiap tahunnya.
“Kalau tidak diganti atau tambal sulam, maka akan habis. Di satu sisi kami dituntut pelayanan prima terhadap masyarakat, di sisi lain mau prima bagaimana kalau kalau karyawannya tidak ada,” terang Uu.
Uu menyesalkan sikap pemerintah pusat yang tidak memprioritaskan honorer K2 yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk diangkat menjadi PNS.
”Jadi harapan kami kalau pun itu suatu keputusan MenPAN RB membuka lowongan CPNS di kementerian/lembaga tidak bisa diganggu gugat lagi. Tolong di masa yang akan datang ada skala prioritas bagi honorer K2 dan sukwan. Bukan hanya di Tasikmalaya tetapi di Jawa Barat,” minta Uu.
Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya akan membawa sikap penolakan rekrutmen 17.928 CPNS dan rencana mogok kerja ke Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FHK2I seluruh Indonesia 16-17 September di Jogjakarta.
“Mogok kerja adalah jalan terakhir. Kalau tidak ada niat baik dari pemerintah pusat dalam penyelesaian pengangkatan Honorer K2 dan payung hukum yang jelas bagi pengangkatan K2,” ujar Ketua FHK2I Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdI, Selasa (12/9).
Menurut Nasihin, langkah untuk melakukan mogok kerja ini, sebenarnya FHK2I tidak menginginkannya. Tapi kalau dengan upaya penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat tetap tidak didengar, terpaksa mereka akan mogok. “Tapi tetap menunggu hasil keputusan rakornas,” ungkap Nasihin. (dik)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 300 Ribu Pelamar CPNS 2017 Gugur Sebelum Diverifikasi
Redaktur & Reporter : Soetomo