jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) memberikan penghargaan kepada 32 pejabat penyelenggara negara, kepolisian dan kejaksaan.
Ketua BPI KPNPA RI, TB. Rahmad Sukendar mengatakan, penghargaan itu diberikan kepada pejabat yang sukses karena kinerjanya dan juga disukai masyarakat.
BACA JUGA: Gratifikasi Seperti Apa Jerat Bupati Rita?
"Penghargaan ini adalah hasil penelitian kami yang telah dilakukan selama kurang lebih setahun terhadap kinerja kepala daerah di 22 propinsi yang memberikan pelayanan ke masyarakat sampai menyentuh ke sasaran seperti kepuasan publik terhadap pelayanan, pengawasan dan pengeluaran anggaran yang nilainya baik," ujar Rahmad Sukendar di BSD, Tangerang Selatan.
BACA JUGA: Tajir, Harta Rita Widyasari Banyak Banget
Para pejabat penyelenggara negara, kepolisian dan kejaksaan yang menerima penghargaan.
Terkait nama Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari dicoret dalam daftar peraih penghargaan, Rahmad mengungkapkan, bahwa semua nama-nama yang telah masuk peraih award adalah hasil penelitian dan kajian yang independen. Namun kalau ternyata dicoret adalah karena berbagai alasan masukan-masukan.
BACA JUGA: Petugas KPK Masuk ke Kantor Rita Widyasari, Dikira Tukang AC
”Jika nama tersebut terpaksa dianulir karena Bupati Kukar Rita Widyasari tersangkut persoalan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena indikator yang diteliti adalah indek kepuasan pelayanan publik, dan juga pengelolaan anggaran yang masuk dan keluar untuk pembangunan daerah,” jelasnya.
“Dalam hal itu, ibu Rita termasuk dalam kreteria yang dinilai oleh lembaganya. Dan kami tidak meneliti masalah gratifikasi atau korupsi yang melilit Rita. Yang kami nilai indeks kepuasan masyarakat akan kinerja beliau. Jadi untuk masalah gratifikasi kami tidak berkompeten menilai itu," sambung Rahmad.
Seperti diketahui, satu hari sebelum mendapat penghargaan, KPK telah menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka atas kasus dugaan menerima gratifikasi terkait jabatannya. KPK menduga Rita menerima gratifikasi sejak menjabat Bupati Kukar pada periode 2010-2015 dan pada periode 2016-2021.
Rahmad Sukendar juga menambahkan, selain persolan hukum di KPK, perwakilan dari Pemkab Kukar juga tidak ada pemberitahuan sama sekali dalam acara penganugerahan penghargaan tentang pemberantasan korupsi dari BPI KPNPA. "Ini kan sudah jadi kesepakatan bahwa hanya yang datang yang akan diberikan award," tegasnya.
Tambah Rahmad, nama-nama award adalah juga hasil dari sumber sampel data yang diperoleh BPI yaitu dari Kejaksaan Negeri, pemda, survei masyarakat setempat dan nama nominator karena sudah banyak menerima penghargaan.(mg7/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berstatus Tersangka, Rita Widyasari Bilang Begini
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh