jpnn.com, JAKARTA - Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar meminta agar penghapusan honorer pada 28 November 2023 ditunda. Pemkab Tangerang masih membutuhkan honorer yang jumlahnya ribuan orang.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Zaki saat menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi II DPR RI yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
BACA JUGA: 9 Wali Kota Tentukan Sikap soal Penghapusan Honorer, Gagal PPPK Bagaimana?
Bupati Zaki berharap dengan adanya kunjungan spesifik ini bisa memberikan solusi terhadap permasalahan tenaga honorer khususnya terkait penghapusan honorer.
"Saya mengapresiasi kinerja anggota Komisi II DPR RI yang peduli terhadap permasalahan tenaga honorer di Kabupaten Tangerang," kata Bupati Zaki dikutip dari laman resmi Pemkab Tangerang, Rabu (9/11).
BACA JUGA: Sukses Mengubah Wilayah Kumuh jadi Ekowisata, Bupati Tangerang Panen PenghargaanÂ
Dia juga memohon anggota DPR RI bisa membantu memberikan solusi dan menuntaskan permasalahan tenaga honorer, minimal penghapusan tersebut bisa ditinjau ulang atau ditunda untuk sementara waktu.
Menurut dia pendataan tenaga honorer di Kabupaten Tangerang sudah diselesaikan. Dengan begitu, dia berharap permasalahan tenaga honorer segera diselesaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan keresahan.
BACA JUGA: Nasib 54.000 Guru Honorer Lulus PG Terkatung-katung, Ada yang Diberhentikan Sekolah
"Alhamdulillah untuk pendataan tenaga honorer di Kabupaten Tangerang telah rampung dan mendapatkan apresiasi dari Komisi II dan BKN karena Pemkab Tangerang telah mampu menyelesaikannya dengan baik," ucapnya.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan kunjungan kerja spesifik ini untuk membahas evaluasi pendataan tenaga honorer di Indonesia. Lanjut dia, kunjungan spesifik tersebut dilakukan ke Kabupaten Bekasi dan Bogor.
"Kami mengunjungi tiga lokasi, yakni Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor serta Kabupaten Bekasi. Dipilihnya 3 Kabupaten tersebut karena ketiga wilayah ini terdapat jumlah ASN dan tenaga honorer yang besar," jelas Doli.
Menurut Doli, berbagai masukan dari Pemkab Tangerang akan ditindakanjuti dan akan menjadi bahan bagi Komisi II menjelang pansus yang rencananya akan digelar nantinya.
Kunjungan tersebut didampingi juga pejabat Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad