Bupati Tepis Tudingan Pemekaran Gerogoti DAU

Selasa, 18 Mei 2010 – 21:19 WIB

JAKARTA - Bupati Buton, LM Sjafei Kahar meminta kepada pemerintah pusat agar tidak alergi dengan pemekaranMenurutnya, pemekaran adalah solusi atas keterisolasian yang terjadi di daerah-daerah terpencil.

"Saya minta pemerintah di pusat jangan alergi dengan pemekaran," kata LM Sjafei Kahar pada Rembuk Nasional Pengembangan Kapasitas Daerah yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (18/5).

Acara rembuk nasional yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu untuk mengkaji lebih dalam pengembangan kapasitas daerah dengan mengundang seluruh kepala daerah di Indonesia.

Menurut Sjafei, dengan dimekarkannya daerah yang tepencil maka daerah tersebut akan lebih cepat membangun sarana dan prasarana di daerahnya karena memiliki dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

BACA JUGA: Besok, Masyarakat Sipil Indonesia Gelar Kongres

Permintaan Sjafei itu sekaligus untuk memprotes pernyataan Wakil Menteri Perencanaan Nasional, Lukita Dinarsyah Tuwo yang mengatakan pemekaran perlu dikurangi karena menggerogoti Dana Alokasi Umum (DAU).

"Saya tidak sepakat kalau dikatakan lahirnya daerah baru menggerogoti DAU
ini bukan untuk kepentingan asing tapi demi pelayananan masyarakat," pungkasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Bupati Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Ones Pahabol

BACA JUGA: Klaim Lebih Hemat Dibanding BPS

Kata dia, pemekaran daerah di Papua tidak dibatasi lantaran wilayah Papua sangat luas sehingga rentang kendali terlalu jauh dan pelayanan tidak maksimal
Belum lagi, faktor sarana dan prasarana yang menjadi kendala

BACA JUGA: Gempa Bumi 6,0 SR Goncang Jawa Barat

"Jangan dibatasi (pemekaran) karena di Papua wilayahnya sangat luas," pintanya.

Sementara itu, peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan pemekaran bisa saja dilakukan asalkan tetap harus mengikuti parameter yang sudah ditetapkanIa justru menitikberatkan pada pengawasan yang dilakukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam menyikapi permintaan daerah yang menghendaki otonomi.

"Parameter yang digunakan nanti adalah daerah yang bisa memajukan daerahnyaArtinya, apakah menjanjikan kalau dimekarkan? Itu kuncinyaKalau memang menjanjikan, lulus dari segi potensi, sumber daya manusia birokrasi ya tidak masalah," ucapnya.(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kompol Arafat Diusulkan Dipecat


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler