JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi membantah tuduhan yang menyebut kementrian yang dipimpinnya melakukan pemborosan uang negara, terkait dengan proyek administrasi kependudukan senilai Rp6,6 triliun. Gamawan menolak jika proyek itu dibandingkan dengan kegiatan sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang hanya membutuhkan anggaran Rp3,3 triliunDikatakan Gamawan, dari dana Rp6,6 triliun itu, anggaran yang digunakan Kemendagri untuk pendataan penduduk yang mirip sensus, hanya Rp293 miliar
BACA JUGA: Gempa Bumi 6,0 SR Goncang Jawa Barat
Jadi, kemendagri lebih hemat dibanding BPS."Kita untuk sensus itu cuman Rp293 miliar
BACA JUGA: Kompol Arafat Diusulkan Dipecat
Yang anggarannya untuk mendata satu orang Rp1300," ujar Gamawan Fauzi di Jakarta, Selasa (19/5)BACA JUGA: KPK Kesulitan Periksa Istri Mantan Wakapolri
Diah mengatakan, sensus BPS dananya mencapai triliunan, sedang untuk biaya administrasi kependudukan oleh Kemendagri hanya Rp293 miliar.Irman memberikan penjelaskan lebih rinciDana Rp6,6 triliun di Kemendagri terbagi dalam 3 kelompok penggunaan uangnyaPertama, adalah untuk pemutakhiran data kependudukan Rp293 miliar"Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan, ya dibandingkan antara biaya sensus dengan biaya pemutakhiran data kependudukanDi satu pihak sensus menggunakan anggaran Rp 3.3 triliun, sedangkan Kemendagri memerlukan uang hanya Rp293 milyarJadi jauh lebih hemat," ujar Irman.
Lebih lanjut dia menyebutkan, sensus BPS menggunakan tenaga yang dikontrak selama satu bulanSedang pemutakhiran data kependudukan oleh Kemendagri dilakukan bersama pemda yakni aparat dinas kependudukan dan catatan sipil, aparat kecamatan, aparat desa dan kelurahan, hingga RT/RWJadi, katanya, yang dilakukan Kemendagri lebih efektif.
Kedua, dari Rp6,6 triliun itu, sekitar Rp300 miliar untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)Ketiga, yang Rp6 triliun lagi digunakan untuk penerapan KTP elektronik (e-KTP)
Irman menjelaskan, kementrian keuangan dan Komisi II DPR sudah menyetujui kebutuhan total dana Rp6,6 triliun ituDukungan DPR luar biasa, dukungan instansi terkait luar biasa, karena memang semua instansi terkait dan DPR memahami manfaat keberadaan dan kepentingan NIK dan e- KTP terutama untuk kesuksesan pemilu 2014DPT bermasalah Insya Allah nanti tidak akan terjadi lagi,” ujarnya(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Juta Ha Lahan Digunakan Ilegal
Redaktur : Tim Redaksi