Bursa Belum Buka, Menkeu Yakinkan DPR

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah terus berkonsultasi dan mencoba meyakinkan DPR tentang upaya-upaya yang ditempuh untuk menghadapi krisis finansial globalSetelah pada Kamis (9/10) Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom beserta jajarannya menemui pimpinan DPR, giliran hari Jumat (10/10) ini Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai utusan Presiden menemui pimpinan DPR untuk menjelaskan situasi perekonomian Indonesia.

Di DPR, Menkeu menggelar pertemuan tertutup sekitar 45 menit dengan dengan Ketua DPR Agung Laksono yang dalam kesempatan tersebut didampingi sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan

BACA JUGA: Stop Perluasan Kebun Sawit

Sedangkan Sri Mulyani didampingi sejumlah pejabat eselon I Depkeu.

Saat dicegat wartawan usai pertemuan, Menkeu mengatakan bahwa kedatangannya memang untuk melaporkan situasi ekonomi kepada pimpinan DPR termasuk penghentian sementara (suspensi) transaksi di Bursa Efek Indonesia

Menurut mantan Direktur IMF untuk kawasan Asia-Pasifik ini, situasi ini merupakan imbas dari bursa regional maupun internasional

BACA JUGA: KPK Masih Selidik Kasus Baloi

Karena itu masyarakat diharapkan tetap bersikap rasional dalam menghadapi masalah saat ini.

"Dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini pemerintah akan terus melakukan evaluasi sampai pada keputusan bahwa bursa harus tetap jalan

Diharapkan bila bursa jalan, maka harus diikuti partisipasi seluruh pelaku pasar di dalam situasi yang lebih rasional

BACA JUGA: Hakim Agung Sebaiknya Seumur Hidup?

Harapannya situasi ini segera membaik sehingga kepercayaan tetap terjaga," ujarnya.

Lantas kapan bursa efek akan dibuka lagi? Sri Mulyani dipercaya Presiden untuk merangkap tugas sebagai pelaksana tugas Menko Perekonomian ini justru mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjawab pertanyaan itu"Yang penting setiap jam, setiap waktu kita akan terus pantau dan evaluasi menghadapi suasana ini," tandasnya.

Disingging tentang perlunya pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintahj Pengganti Undang-undang (UU) agar otoritas moneter dapat leluasa mengambil keputusan ketika menghadapi krisis keuangan, mantan Kepala Bappenas ini menjelaskan, sampai saat ini pemerintah bersama DPR masih terus memantau situasi yang terjadi"Kita terus melihat karena suasana yang terus berubah seperti sekarang ini," jelasnya.(ara/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Minta Semua Kasus BLBI Diekspose