jpnn.com - JAKARTA – Sekterariat Jendral DPR yang sedang diserang gara-gara proyek renovasi ruangan kerja anggota DPR senilai Rp 33,2 miliar boleh sedikit bernapas legaPasalnya, proyek yang banyak mengundang suara miring itu justru mendapat pembelaan dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang angotanya adalah para politisi di Senayan.
Menurut Wakil Ketua BURT Nizar Dahlan, besarnya anggaran untuk renovasi ruangan kerja anggota DPR itu sudah dianggarkan
BACA JUGA: Sudah Saatnya KPK Periksa Setjen DPR
Nizar menjelaskan, tentang besarnya anggaran itu sudah ada hitung-hitungannya.“Itu sudah ada hitung-hitungannya, ada standarnya, sehingga sepengetahuan saya tidak terjadi mark up dan semua bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Nizar Dahlan di Jakarta, Jumat (14/11).
Politisi dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi ini juga yakin bahwa panitia tender proyek renovasi ruangan kerja DPR tidak akan berani main-main
BACA JUGA: JRR Terancam Hukuman Seumur Hidup
“Sudah pasti nantinya diaudit oleh BPK,” tandasnya.Nizar menambahkan, panitia tender juga memilih perusahaan yang mengajukan penawaran paling rendah sebagai pemenang tender proyek renovasi
BACA JUGA: Minim, Data BLBI dari Kejakgung
Soal angkanya berapa saya tidak tahu, tanya saja Sekjen DPRTetapi KPK tidak usah turun tangan, cukup BPK sajaTapi kalau memang ada pejabat Setjen DPR yang korupsi, ya tetap harus diseret ke pengadilan,’’ tandas politisi dari Partai Bulan Bintang ini.(ara/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... Walikota Manado Ditahan KPK
Redaktur : Tim Redaksi