Sudah Saatnya KPK Periksa Setjen DPR

JAKARTA – Proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan DPR RI termasuk dalam proyek renovasi ruang kerja anggota DPR oleh Sekretariat Jendral DPR dinilai sarat dengan korupsiKarenanya, sudah saatnya KPK menyelidiki proyek-proyek di lingkungan Setjen DPR.

Mantan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Syafrin Romas menyatakan, dengan adanya proyek renovasi ruang kerja anggota DPR senilai Rp 33,2 miliar itu seharusnya sudah membuat KPK turun tangan

BACA JUGA: JRR Terancam Hukuman Seumur Hidup

“Renovasi ruang kerja anggota DPR hal yang wajar, yang nggak wajar itu biayanyaKenapa bisa membengkak hingga Rp 33,2 miliar

BACA JUGA: Minim, Data BLBI dari Kejakgung

Ini sudah tak wajar,” ujar Syafrin Romas di Jakarta, Jumat (14/11).

Tentang ketidakwajaran biaya untuk renovasi ruang itu, Syafrin menjelaskan, jika biaya untuk menyekat 546 ruang kerja anggota DPR saja mencapai Rp 26 miliar, berarti anggaran untuk satu ruangan menelan biaya Rp 400 juta lebih“Itu sangat fantastis sehingga harus diusut KPK,’’ tegasnya.

Lebih lanjut Syafrin yang kini duduk Komisi VI DPR itu menambahkan, sebagai orang yang biasa bergelut di usaha konstruksi dan bangunan, dirinya jelas tahu persis perhitugan untuk renovasi ruang anggota

BACA JUGA: Walikota Manado Ditahan KPK

“Jadi kalau anggarannya sebesar itu, saya lihat memang banyak kejanggalan,” tandasnya.

Kejangalan lain, sambung politisi PKB ini, tender renovasi DPR selalu dimenangkan pemain lama“Dari dulu perusahaan pemenangnya itu-itu sajaTahun lalu, waktu bangun gedung Setjen DPR pemenangnya juga itu, bangun Wisma DPR di Kopo-Bogor juga perusahaan yang samaSekarang perusahaan itu lagi, ada apa ini?’’ cetusnya.

Kecurigaan yang sama juga dilontarkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif HasanMenurut dia,  dalam hal renovasi ruang kerja anggota DPR itu Sekretariat Jenderal DPR terlalu mengada-ada.  “Apanya yang direnovasi? Ruang kerja anggota DPR sampai sekarang ini masih bagus dan layakLagi pula dana Rp33 milyar itu tidak sedikit,” katanya.

Karena itu Syarif justru menuding renovasi ruang kerja anggota DPR itu hanya akal-akalan saja“Karena kenyataannya sudah banyak bukti bahwa proyek-proyek di lingkungan Gedung DPR merupakan bentuk akal-akalan pejabat di lingkungan Setjen,” ulasnya.(ara/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Menuai Protes