jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Budi Waseso mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki utang sekitar Rp 4,5 triliun ke Perum Bulog.
"Ada beberapa utang negara ke Bulog, di antaranya masalah bantuan beras PPKM, termasuk Bansos Rastra yang lalu," ungkap Budi Waseso dalam konferensi pers “Kecukupan Stok Beras Nasional Jelang Tahun Baru” di Jakarta, Selasa (28/12).
BACA JUGA: Harga Telur Meroket, Pak Buwas Menargetkan Penyerapan 30 ribu Ton Jagung
Adapun dana yang dipakai Bulog untuk menyalurkan beras tersebut berasal dari bank.
Buwas sapaan akrab Budi Waseso, khawatir bunga pinjaman dari bank tersebut akan makin besar.
BACA JUGA: Ekonom UI Puji Cara Pemerintah Mengelola Utang di Masa Pandemi
Oleh karena itu, Buwas berharap pemerintah segera membayar utang kepada Bulog.
Sebab, ujar dia, dengan begitu Bulog bisa melunasi utang ke bank.
BACA JUGA: IMF Catat Utang Global Melonjak Tajam, Terbesar sejak Perang Dunia II
Namun, Buwas menyatakan apabila pemerintah tidak memberikan dana ke Bulog, dampaknya akan merembet ke belanja cadangan beras pemerintah (CBP).
Buwas menuturkan bahwa hingga saat ini pemerintah melalui menteri keuangan belum dapat membayarkan utang tersebut.
Sebab, menteri keuangan masih menantikan adanya perubahan peraturan di menteri sosial.
"Jadi, persyaratan untuk pencairannya belum terpenuhi," kata mantan kepala Bareskrim Polri, itu.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Perum Bulog telah menyalurkan bantuan beras PPKM kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 28,8 juta orang di seluruh Indonesia.
Kemudian, di tahun kedua, Bulog menggelontorkan beras fortivit ke tujuh provinsi untuk 2.150 balita, sebagai upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting.
"Bulog juga menyalurkan beras tanggap darurat sebanyak 8.500 ton sepanjang 2021," ungkapnya. (mcr28/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Wenti Ayu