jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) Budi Waseso (Buwas) diminta membuktikan ucapannya, bahwa Bulog difitnah dengan modus pemalsuan sehingga beras dinilai jelek dan tak membuat masyakarat tertarik.
Mantan Dirut Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan ketidakmampuan menyalurkan beras harusnya berhubungan dengan bagaimana suplainya.
BACA JUGA: Viral Video Beras Bulog Bau, Buwas: Ini Serangan Mafia Â
Karena itu dia pun menantang Buwas untuk membuktikan ucapannya yang merasa Bulog difitnah.
"Kalau saya secara pribadi buktikan saja, kalau ada masalah ya tinggal dibuktikan yang mana," kata Sutarto kepada wartawan, Kamis (3/10).
BACA JUGA: Begini Jawaban Buwas Kalau Ditawari Jadi Menteri
Jadi kata dia, kalau memang merasa difitnah soal kualitas beras jelek, Buwas lebih baik lapor ke penegak hukum agar tak jadi polemik.
"Ya kalau ada yang memfitnah, saya kira beliau tahu persis mestinya diproses hukum saja. Kalau ada yg bermain-main, ya diproses hukum saja. Sehingga tidak jadi polemik," tuturnya.
BACA JUGA: Pak Buwas Diminta Selesaikan Masalah dengan Kepala Dingin, Tak Pakai Emosi
Sebelumnya, Buwas mengatakan telah menyiapkan 700 ribu ton beras hingga akhir tahun untuk disalurkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun, Buwas pesimistis target itu bisa terpenuhi karena hingga September baru terealisasi 30 ribu ton.
Buwas menyebut Bulog difitnah dengan modus pemalsuan sehingga seakan-akan beras yang dikeluarkan jelek dan membuat masyarakat tidak tertarik.
Menyoal BPNT, Sutarto menjelaskan penyaluran program sebenarnya sudah lama dibicarakan. Bahkan, saat dia menjabat, sudah pernah menyarankan BPNT itu seharusnya sejak Januari sudah menyalurkan beras Bulog.
"Saran kita dulu begitu dan saran ini sudah kita sampaikan kepada bapak presiden secara langsung," katanya.
Menurut Sutarto, jika ini dibahas sejak Januari, pasti tidak akan terjadi persoalan dengan kualitas beras seperti yang dikeluhkan Buwas saat ini.
Jadi, kalau sekarang mempersoalkan kualitas, itu karena memang sudah sekian bulan.
"Kalau Januari sampai sekarang kan sudah delapan bulan. Coba kalau sudah dimulai sejak Januari lalu, artinya sebagian besar berasnya sudah keluar kemudian bisa membeli beras yang baru," tuturnya.
Menurutnya, mengembalikan BPNT ke Bulog itu terlambat. Menurutnya, Bulog diminta ditugasi untuk menjaga stabilitas harga. Lalu, stabilitas harga ada huhungannya, Bulog harus membeli di petani.
Di kesempatan lain, Peneliti Indef Rusli Abdullah mengatakan, penyaluran beras untuk BPNT awalnya memang merupakan permintaan Bulog.
“Penyebabnya ini BPNT bukan nyalurin, ada porsi Bulog dan non-Bulog, nah penerima BPNT kan boleh saja milih beras yang mana saja, yang kualitasnya sesuai keinginan,” ujarnya.
Rusli mengatakan, hal yang mungkin bisa dilakukan pemerintah atau Kemensos adalah membagi wilayah atau regional distribusi beras BPNT.
Misalnya Bulog memegang penuh distribusi di bagian pulau Jawa atau Sumatera, sedangkan pemasok lain di pulau lain.
“Kita kan tahu gudang-gudang Bulog berada hampir di seluruh Provinsi di Indonesia, jadi bisa saja pemerintah mengatur itu, sehingga beras-beras yang ada di Gudang Bulog bisa tersalurkan,” tuturnya.
Dia mengatakan, kualitas beras BPNT Medium dan ke atas juga harus tetap terjaga. Sementara jika beras menumpuk terlalu lama di gudang maka akan terjadi penurunan kualitas.
“Harus di cek dulu data di Bulog, apakah beras yang kualitasnya menurun itu ada di gudang-gudang sehingga tidak bisa disalurkan ke BPNT,” pungkasnya. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia