jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengecam langkah Bareskrim Mabes Polri yang menetapkan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Wakil Ketua Taufiequrachman Sahuri sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukan buruknya kepemimpinan Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso.
BACA JUGA: Bareskrim Jerat Bupati Barru sebagai Tersangka Pemerasan
Dia menilai perwira yang akrab disapa Buwas itu terlalu emosional menanggapi aduan pencemaran nama baik yang diajukan Hakim Sarpin tersebut. Padahal, pernyataan dua komisioner KY itu berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga yang mereka pimpin.
BACA JUGA: Ini Saran Pak Buwas agar Dua Komisioner KY Tak Diproses Hukum
Ahmad Syafii Maarif
"Itu tanda pejabat yang tidak percaya diri. Mentalnya tidak stabil, kok mudah sekali menjadikan tersangka. Saya berharap bangsa ini jangan dipimpin oleh orang yang tidak karuan ini," kata Buya usai menghadiri acara buka puasa bersama di KPK, Senin (13/7) malam.
BACA JUGA: Hary Tanoe Ingatkan Jokowi, Dolar Hampir Tembus Rp14.000
Pria yang akrab disapa Buya Syafii ini menilai sepak terjang Komjen Buwas telah melukai perasaan publik dan mengacaukan penegakan hukum. Karena itu, dia mendesak agar Buwas segera dicopot dari jabatan kepala Bareskrim.
Buya pun menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak turun tangan menghentikan sepak terjang Komjen Buwas. Sebagai kepala negara, Jokowi harusnya dapat dengan mudah menyingkirkan Buwas.
"Kenapa sulit amat, perintahkan Pak Haiti (Kapolri) mengganti," tegas Buya Syafii.
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini kondisi kondisi penegakan hukum di Indonesia tengah sangat memprihatinkan. Pasalnya, hubungan antara lembaga penegak hukum tidak harmonis, bahkan cenderung saling menjatuhkan.
Dia kembali mengharapkan Presiden Jokowi bisa segera mengambil langkah tegas mengatasi masalah ini. Buya Syafii menilai bahwa presiden adalah satu-satunya yang bisa mengatasi masalah ini.
"Antara penegak hukum main kucing-kucingan, itu menurut saya tidak sehat bagi republik ini. Dan semestinya presiden ngeh gitu lho. Ya bertindak, harus bertindak ya, harus tegas," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko Tedjo Diganti Moeldoko, Siapa yang Setuju?
Redaktur : Tim Redaksi