jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, 2014 terlalu didramatisasi sebagai tahun politik. Pasalnya setelah pasca reformasi setiap hari, bulan, dan tahun adalah tahun politik.
"Saya kira kita terlalu mendramatisasi 2014 sebagai tahun poilitk. Jadi kalau sekarang kita menganggap 2014 punya nilai tersendiri secara politik, mungkin karena di tahun 2014 ada dua momentum besar terkait pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang membuat intensitas politik menghangat," kata Burhanuddin dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/11).
BACA JUGA: Kuliahi Santri, Prabowo Kritik Pemerintah
Burhanuddin mengatakan, para calon dan partai politik akan melakukan banyak cara untuk mememangkan Pemilu. Ia mengibaratkan hal ini seperti lari marathon.
"Tentu Ibarat lari marathon ini bulan-bulan menuju lintasan akhir. Masing-masing partai politik, caleg, capres akan mempercepat speed untuk bisa finis dan tertawa di akhir lintasan," ujar Burhanuddin.
BACA JUGA: Mendagri Tegur Lima Gubernur
Lebih lanjut, Burhanuddin menuturkan, ada tiga jenis kampanye yang akan terjadi pada Pileg dan Pilpres. Pertama kampanye positif. Dalam kampanye positif, masing-masing calon kandidat, parpol, mensosialisakan hal-hal baik tentang dirinya. "Jadi kampanye politik bicara tentang dirinya dari sisi yang baik," katanya.
Burhanuddin menjelaskan, kampanye negatif dilakukan dengan mengeluarkan satu paket serangan yang terkait dengan kelemahan pihak lawan. "Toh kalau gagal pencitraan positif tentang partainya setidaknya partai yang lain juga dianggap tidak baik," ucapnya.
BACA JUGA: SBY Ajak Jaga Amanah Antidiskriminasi Gus Dur
Yang terakhir, kata Burhanuddin, adalah Black Campaign yaitu membuat isu yang mungkin tidak berdasar tapi bisa meyakinkan masyarakat. "Maka kemudian banyak juga yang lakukan kampanye hitam," ujarnya.
Burhanuddin menuturkan, dalam situasi sekarang di mana tiga jenis kampanye dilakukan maka masing-masing partai dan kader akan saling buka kartu utamanya mengenai kasus hukum untuk menunjukkan lawannya tidak kalah buruk dibanding dirinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata dia, bisa mengambil suatu peran.
"Di situ KPK punya amunisi untuk tindaklanjuti ke arah yang lebih jelas secara hukum," ujarnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenag Minta Doa Berbayar Dihentikan
Redaktur : Tim Redaksi