Calon Ketua KPK Didominasi Pencari Kerja

JAKARTA- Anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Todung Mulya Lubis menuding para pelamar calon Ketua KPK dinominasi oleh orang-orang dalam status pencari kerjaSementara yang terbaik, kata Todung, sebagaimana yang kita yakini masih berada di luar sistem seleksi.

"Kita sadar betul, bangsa ini masih memiliki sejumlah figur yang memiliki integritas dan kecerdasan tersendiri untuk memimpin KPK

BACA JUGA: Dana Aspirasi Berpotensi jadi Lahan Baru Korupsi

Tapi mereka itu ternyata tidak mau mendaftarYang mendaftar sekarang umumnya pencari kerja," kata Todung Mulya Lubis, saat dialog kenegaraan bertema 'Komitmen Calon Ketua KPK Terhadap Pemberantasan Korupsi di Daerah' bertempat di gedung DPD, komplek parlemen Senayan Jakarta, Rabu (30/6).

Bersama Tudung, juga tampil sebagai pembicara bakal dua calon Ketua KPK, I Wayan Sudirta (Anggota DPD) dan pakar hukum tatanegara Margareto Kamis serta Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Taslim.

Tudung menduga, orang-orang yang kita pandang pantas memimpin KPK itu menginginkan agar mereka dilamar

BACA JUGA: Perlu Komitmen DPR Pilih Pimpinan KPK Terbaik

Kalau ini dilakukan, imbuh dia, jelas Pansel membutuhkan perubahan mendasar terhadap mekanisme penjaringan yang saat ini diberlakukan.

Todung mengaku bahwa Timsel harus bekerja keras untuk mencari yang terbaik untuk menyelamat institusi KPK"Kami di Timsel sudah berkomitmen untuk menyelamatkan KPK yang saat ini dilanda badai yang sangat dahsyat," kata Todung, yang menolak tawaran bergabung dengan Partai Demokrat itu.

Lebih jauh Tudong menjelaskan pasca kasus 'Cicak versus Buaya' sesungguhnya KPK saat ini berada dalam sebuah penyakit ketakutan tersendiri terhadap kriminalisasi kasus

BACA JUGA: Diduga Korupsi Rp700 M, KPK Diminta Tangkap Bupati Banyuasin

"Akhir-akhir ini KPK lebih sensitif terhadap kriminalisasi ketimbang mencoba merespon keinginan masyarakat yang sudah jenuh dengan prilaku korupsi oknum penyelenggara negara," kata Todung.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Taslim mengatakan kewenangan yang dimiliki KPK saat ini sudah sangat kuatKarena itu, Taslim berharap agar Timsel tidak salah pilih dalam memilih"Kalau salah pilih, kewenangan itu akan berseleweran ke mana-mana," tegasnya.

Taslim juga mengungkapkan, dirinya tidak mengerti dengan langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memilih membentuk Satgas ketimbang mengedukasi pihak kepolisian dan kejaksaan"Mestinya kejaksaan dan kepolisian harus diedukasi untuk memberantas korupsiTapi bagaimana? Presiden lebih senang membentuk SatgasArtinya presiden sudah hilang kepercayaan terhadap polisi dan jaksa sementara KPK dibiarkan dikriminalisasi," tegas Taslim.

Kalau saja negara ini membolehkan agar penanganan korupsi di Indonesia bisa ditenderkan ke pihak asing, Taslim mengaku menyambut baik kebijakan tersebut"Tapi hal tersebut tidak dibenarkan oleh konstitusi sementara prilaku korupsi semakin tidak terbendung," tegasnya.

Menyoal tentang kreteria calon Ketua KPK, baik Todung maupun Taslim sependapat bahwa yang sangat menentukan adalah integritas dan kreativitas dalam membangun sinergi dengan banyak pihak seperti PPATK, LPSK, KY, kepolisian dan jaksa.

"Omong kosong kalau KPK jalan sendirian lalu bisa memberantas korupsiItu mithos yang saat ini tengah dibangun KPKMereka lupa bahwa para koruptor telah memberikan perlawanan yang luar biasa terhadap KPK," kata Todung.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Geledah Ditjen LPE, KPK Sita Dokumen