Calon Ketum Ini Kecewa Munas Peradi Ditunda

Senin, 30 Maret 2015 – 15:50 WIB
Calon Ketum Peradi James Purba. FOTO: ist

jpnn.com - JAKARTA – Penyelenggaraan Munas II Peradi yang dihelat di Hotel Clarion, Makassar pada Kamis (26/3) hingga Sabtu (28/3) tak mencapai kata sepakat. Akibatnya, agenda pemilihan Ketua Umum Peradi periode 2015-2020 harus ditunda. Salah satu kandidat, James Purba pun menyesalkan penundaan tersebut.

“Keputusan Ketua DPN Peradi menunda Munas II Peradi sangat disayangkan. Persiapan munas telah cukup lama dan tentu memakan biaya yang besar. Belum lagi pengorbanan setiap peserta yang telah bersedia menghadiri acara munas di Makassar,” ujar James Purba , Senin (30/3/2015).

BACA JUGA: ISIS Ungkap 24 Prestasi Besar Jokowi-JK

Penundaan itu langsung dinyatakan oleh Ketum DPN Peradi Otto Hasibuan. Dia menyatakan perhelatan Munas II Peradi ditunda paling cepat tiga bulan hingga paling lama enam bulan ke depan. “Pertimbangannya kondisi yang tidak kondusif,” kata Otto.

Sejatinya, beberapa pengacara kondang berminat menjadi pemimpin Peradi. Di antaranya, James Purba,  Juniver Girsang, Hasanuddin Nasution, Humprey R Djemat, Luhut MP Pangaribuan, dan Fauzie Yusuf Hasibuan.

BACA JUGA: 4.159 WNI Terjebak di Yaman, Apa Kata Tedjo?

“Keputusan menunda Munas II Peradi ini membuktikan bahwa panitia pelaksana telah gagal melaksanakan tugasnya karena tidak mewujudkan seluruh agenda pokok. Seharusnya panitia punya rencana alternatif jika terjadi hal-hal yang mengganggu,” kata James.

James mengkritisi aksi penutupan munas oleh Otto setelah mengumumkan penundaan. Menurutnya, secara otomatis sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan atau acara Munas Peradi. 

BACA JUGA: Ekspor 85 Persen Batubara, Menteri Andrinof: Ini Kekeliruan Besar

Namun, yang terjadi adalah beberapa kandidat Ketum Peradi menginisiasi dan memaksakan kehendaknya untuk tetap menyelenggarakan Munas II Peradi. “Pelaksanaan Munas oleh beberapa kandidat tersebut dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat,” papar James.

Syarat-sayarat tersebut antara lain, kewajiban penentuan jumlah kuorum, syarat utusan cabang yang memiliki suara, verifikasi kandidat serta mekanisme dan syarat pemilihan atau pengambilan suara.

“Apa yang terjadi atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kandidat setelah keputusan penundaan atau penutupan Munas II Peradi adalah perilaku kesewenang-wenangan dan tidak konstitusional karena dilakukan secara sadar oleh beberapa kandidat dengan menyimpangi ketentuan dan syara Anggaran Dasar Peradi,” tegasnya. (mas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mimpi Mantan Wakakorlantas yang Terkubur


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler