jpnn.com - PDI Perjuamgan adalah satu-satunya parpol yang paling confidence di arena Pilpres 9 Juli 2014 nanti. Suara 19 persen, ditambah Nasdem 6 persen, sebenarnya sudah cukup. PKB sudah di depan pintu penghulu.
“Tinggal menunggu ijab kabul saja,” kata Wasekjen DPP PDI-P, H Ahmad Basarah MH.
BACA JUGA: Poros Baru, Poros Indonesia Raya, Poros Apapun Namanya...
Focus Group Discussion (FGD) yang diprakarsai Indopos-JPNN di Meal and Meet Restoran, Jalan Wijaya I/81, Jakarta itu pun semakin hangat. Saat Basarah berapi-api menjelaskan posisioning PDI-P itu, H. Marwan Jafar, SE, SH, BBA, Ketua Fraksi PKB yang duduk di paling ujung hanya senyum-senyum saja. Pertanda apakah itu?
Senyum yang penuh arti. Kemungkinan besar, mengiyakan! Membenarkan, PKB bakal bersandar di kerjasama (baca: koalisi, red) PDI-P dan Nasdem. Namun, karena belum ada keputusan resmi partai, agar tetap menjaga kesantunan, Marwan pun tetap tidak mau buka suara.
BACA JUGA: PKS: Dahlan Bisa Muncul Jadi Capres Poros Baru Bentukan Demokrat
Umpan lambung Basarah, politisi muda PDI-P yang lahir di Jakarta, 16 Juni 1968 itu tidak membuat Marwan terpancing. Bahasanya, tetap menunggu penghitungan final yang menjadi domain KPU.
“Dikotomi Islam dan Nasionalis itu historis, tidak ada dalam sejarah. PKB, PAN, PKS dan PPP itu asasnya tetap Pancasila. Jadi mereka ya tetap nasionalis,” lanjut Ahmad Basarah.
BACA JUGA: Perbaiki Sistem Pendidikan Butuh Komitmen dan Konsisten
Percaya diri PDI-P itu memang sangat beralasan. Pertama, menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2014. Kedua, jagoan capresnya memiliki elektabilitas dan popularitas paling besar. Ketiga, mesin partainya sudah terbukti efektif berjalan dalam proses pileg. Keempat, sudah memiliki mitra kerjasama (koalisi) yang jelas, loyal dan cukup untuk mendapat tiket ke capres-cawapres.
“Kalau tidak percaya diri, kami sudah habis 10 tahun berada di luar pemerintahan,” ujarnya.
Menurut dia, ada tiga standar kriteria partai yang bakal diajak kerjasama untuk berjuang di pilpres nanti. Pertama, memenuhi syarat atau standar untuk bisa maju menggotong capres-cawapres. Kedua, cawapresnya harus memiliki impact dalam menambah elektabilitas calon yang diusung. Ketiga, mampu menjalankan pemerintahan yang efektif.
“Jadi pilihan cawapresnya harus figur yang bisa menambah elektabilitas dan memenangkan pilpres,” kata dia yang masih anggota DPR RI 2004-2009 itu.
“Tidak harus berpikir Jawa-Non Jawa, Militer-Non Militer, dan Pribumi-Non Pribumi. Nah, syarat ketiga soal menjaga efektivitas pemerintahan ke depan adalah mereka tidak tersandera oleh persoalan masa lalu, persoalan hukum dan bersih. Kalau soal nama sudah di kantong Ibu Mega. Yang pasti kerjasamanya harus lahir batin,” katanya.
Bagaimana dengan PKB? Partai yang bakal menjadi bando, apakah akan muncul tiga pasangan atau empat pasangan?
Jika PKB tetap bergabung dengan geng PDI-P dan Nasdem, maka tidak akan ada empat pasangan, maksimal tiga pasangan. Nah, dari ketiga pasangan itu, apakah akan muncul Koalisi Baru, Poros Baru, yang dipimpin Partai Demokrat?
Jika PD menggandeng PAN, PKS, maka akan ada satu poros yang tidak berkecukupan modal, untuk mendapat tiket. Entah itu poros Partai Golkar atau poros Gerindra.
“Saya juga menggugat, soal dikotomi Islam dan Nasionalis. Itu tidak ada dalam sejarah. NU sejak 1936, dalam Muktamar NU di Banjarmasin, Kalsel, sebelum Indonesia Merdeka, tidak mengkonsep negara Indonesia sebagai negara Islam, karena menyadari ada banyak keragaman. Dalam Muktamar NU di Situbondo 1984, NU juga menegaskan soal asas tunggal Pancasila. Jadi, jangan Tanya nasionalisme kami,” kata Marwan.
Soal koalisi dan simulasi Capres-Cawapres, PKB menghindari istilah dagang sapid an politik transaksional. Pemerintahan harus dibangun dengan basis kualitas, visioner dan futuristic.
“Jadi harus menyesuaikan platform partai. Dan, hampir semua parpol peserta pemilu itu mirip-mirip, tinggal pembobotannya saja yang perlu disesuaikan,” katanya.
Itu berarti semakin kuat, sinyalemen bahwa PKB bakal merapat mesra di pundak PDI-P. Lalu bagaimana dengan Partai Gerindra? Ketika PKB bergabung dengan PDI-P dan Nasdem? Fadli Zon, menyebut Gerindra masih tetap optimis. Masih ada waktu untuk melakukan komunikasi politik yang intens.
“Lima tahun yang lalu, dalam pilpres, hanya satu hari menjelang deadline waktu pendaftarannya, kami masih bisa. Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Megawati,” ucap Fadri Zon.
Dengan siapa yang diincar dan sudah mulai melakukan lobi politik ke mana saja?
“Soal koalisi ini, termasuk dengan PPP yang masih harus menunggu dinamika internal partai, formalisasinya akan kami tentukan melalui Mukernas dan Rakernas. Kami menghargai situasi di PPP, semoga cepat selesai. Kami juga menjalin komunikasi dengan PAN, PKB dan PKS untuk menjajaki semua kemungkinan yang ada,” kata Fadli Zon.
Bagaimana kalaiu Poros Baru muncul? Apa Gerindra tidak ngeri?
“Poros Baru muncul itu sah-sah saja. Kami sangat yakin, bahwa Pilpres ini akan melihat figure. Dan saat ini hanya ada dua figure yang menjadi bintang, yakni Prabowo dan Jokowi,” ucapnya.
Nah, posisi Partai Golkar ada di mana? Siapa yang bakal bergabung ke sana?
Tokoh Partai Golkar Mahadi Simanbela menyebut Golkar ini kultur berpolitiknya lebih banyak dipengaruhi oleh ke-Jawa-Jawaan. Malu-malu. Yang mau maju monggo, dipersilakan. Bahkan, kader Golkar yang hendak maju menjadi cawapres dari pintu partai lain pun dipersilakan.
“Misalnya Pak Jusuf Kalla, Pak Akbar Tanjung dan Pak Luhut. Silakan saja,” ungkap Mahadi.
Golkar memang mentargetkan 30 persen dari perolehan suara Pileg 2014 lalu. Tetapi, perolehannya hanya 14,5 persen saja di quick counts. Kalau pun nanti masih ada perubahan persentase, nilainya tidak akan signifikan.
“Karena itu, kami tetap berfikir realistis. Golkar ini kan termasuk sukses menjadi penerus Orde Baru, masih eksis. Beda dengan PNI yang gagal menjadi penerus Orde Lama di Pemilu 1971. Karena itu, kami tetap akan berjuang,” ungkapnya.
Diskusi itu pun terus berkembang. Sembilan pembicara banyak melontarkan bahasa-bahasa isyarat menjelang pertempuran pilpres mendatang.
Mereka adalah Marzuki Ali (Partai Demokrat), Drajad Wibowo (PAN), Fahri Hamzah (PKS), Ahmad Basarah (PDIP), Marwan Jafar (PKB), Fadli Zon (Gerindra), Mahadi Sinambela (Partai Golkar), Prof Hamka (PDIP), dan Arie Junaedi, pengamat politik. (don/habis)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sibuk Persiapkan UN Guru Tak Sempat Tingkatkan Kualitas
Redaktur : Tim Redaksi