jpnn.com, KOTA BOGOR - Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy mengatakan, penting menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dia mengingatkan agar proses penyusunan tidak sekadar mengulang pola dari tahun sebelumnya, melainkan berdasarkan hasil pembahasan KUA-PPAS yang telah disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
BACA JUGA: Ongen Sangaji Desak Walkot Jaktim & Camat Cakung Turun Tangan Tertibkan Kandang Sapi
Rusli menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus disusun dan dikerjasamakan dengan Komisi I DPRD Kota Bogor.
"Camat juga harus lebih peka terhadap kondisi wilayah saat menyusun anggaran," ujar Rusli, dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPRD Kota Bogor, bersama para camat, belum lama ini.
BACA JUGA: DPRD Kota Bogor Gelar Sidak ke OPD, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal
Dalam rapat tersebut, Rusli juga meminta para camat segera menindaklanjuti pemetaan wilayah rawan bencana.
Data ini menjadi dasar dalam pembangunan dan mitigasi bencana di wilayah. Dia juga menyoroti banyaknya bangunan tanpa izin yang merugikan pendapatan daerah.
BACA JUGA: DPRD Kota Bogor Sosialisasikan Raperda P4GN, Tampung Aspirasi Warga
"Ada resto yang tidak memiliki izin dan menjadi kasus dingin. Camat harus jadi mata dan telinga kami untuk menindaklanjuti hal ini," tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menambahkan bahwa program sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang dianggarkan oleh kecamatan harus tetap dipertahankan.
Dia menilai program ini menjadi alat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan pemerintah.
Sementara itu, anggota Komisi I, Asep Nadzarullah, mengingatkan para camat dan lurah agar menjaga netralitas dalam perhelatan politik.
"Kami mohon agar ASN tidak terlibat dalam kampanye atau politik praktis, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ini demi menjaga nama baik ASN," pungkasnya. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh