Capres Abaikan Perumahan Rakyat

JAKARTA - - Pengamat bisnis properti, Panangian Simanungkalit menegaskan belum satupun di antara tiga pasangan calon presiden (capres) secara sungguh-sungguh menawarkan gagasan politik perumahan bagi semua rakyat"Dunia properti, menilai belum satupun diantara tiga capres yang mencoba untuk mengusung isu perumahan bagi rakyat

BACA JUGA: Para Capres Tak Bervisi Desentralisasi

Yang ada baru sebatas simbol dan reaksi dilapangan ketika menemukan rakyat tidak punya rumah," kata Panangian Simanungkalit, dalam diskusi "Politisasi Bencana Alam, Antara Klenik, Ilmiah dan Religius", di ruang wartawan DPR, Senayan, Rabu (24/6).

Sejak Orde Baru hingga sekarang, lanjut Panangian, politik perumahan rakyat selalu salah sasaran dan tidak efektifSeharusnya politik perumahan itu harus dalam perspektif bagaimana menempatkan rakyat menjadi sasaran kesejahteraan ekonomi dan papan

BACA JUGA: Gusti Tuding Hakim MK Bodoh

Bangsa ini bisa belajar bagaimana Cina, Malaysia, Thailand dalam mengambil kebijakan politik perumahan.

"Kita masih manaruh harapan dan kepercayaan penuh kiranya pemerintahan SBY mampu memformulasikan kebijakan soal politik perumahan rakyat ini kepada masyarakat dan bangsa ini," ujarnyaHal tersebut sangat dimungkinkan karena Pemerintahan SBY sesungguhnya sudah memulai dengan hal yang mendasar berupa pemisahan institusi negara yang mengurusi perumahan rakyat yang di zaman Megawati digabung ke dalam Departemen Pekerjaan Umum (PU)

BACA JUGA: MK: Sekitar 300 Gugatan Pemilu Kacau

Ini awal yang baik dan perlu ditindak-lanjuti," tambahnya.

Menjawab pertanyaan soal kebijakan JK yang meluncurkan program perumahan seperti pembangunan rusunami (rumah susun milik) dan rumah susun sewa (rusunawa), Panangian menyebut kebijakan itu sebagai sikap yang terlalu menggeneralisir masalah dan kebutuhan rakyat"Lihat saja pembangunan rusunami (rumah susun milik) sebanyak 40.000 unit, ternyata banyak salah sasaran dan yang terjual hanya sekitar 2000 unitSementara sekitar 30.000 unit itu "dimakan" investor," terangnya lagi.

Menyikapi sejumlah kepala daerah yang pro aktif membuat kebijakan perumahan rakyat, Panangian memberikan apresiasi"Seharusnya kepala-kapala daerah tersebut diberikan award atau penghargaan oleh pemerintahKarena merekalah yang tahu daya-beli masyarakatnya di daerah," jelasnyaPemerintah pusat, kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) itu, sebaiknya pemerintah juga memberikan payung hukum yang lebih jelas kepada para kepala daerah tersebut"Mereka sudah melakukan politik perumahan, tapi sayangnya belum menjadi bagian dari politik nasional soal perumahan," paparnya.

Ditanya soal banyaknya bencana alam di Indonesia, lebih jauh Panangian membeberkan hal itu sama sekali tidak menyurutkan para investor bisnis properti"Bencana itu sudah jadi bagian dari resiko bisnis, oleh karena itu untuk meminimalisir kerugian, biasa para pengusaha mengasuransikan bisnis propertinya," tandasnyaYang jelas, kata Panangian lagi, sebelum melakukan investasi, biasanya pengusaha sudah melakukan kalkulasi bisnis terhadap semua kemungkinan bencana yang ada"Mereka tak khawatir dengan banyaknya bencana di Indonesia," tegasnya(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud Tuding Gusti Randa Hina Sidang MK