Capres Independen Cegah Pendirian Partai Baru

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sarwono Kusumaatmadja menilai, majelis hakim Mahkamah Konsitusi (MK) tidak konsisten dalam memutus judicial review terkait pencalonan perseorangan atau independenDalam kasus pilkada, MK memutuskan boleh diikuti calon independen, namun dalam pencalonan presiden tetap harus melalui pintu partai politik.

"Untuk menjadi anggota DPD juga dari calon independen

BACA JUGA: Fadjroel Rachman Merasa Menang

Semua jabatan publik mestinya terbuka untuk calon independenMengapa untuk capres tidak boleh?" ujar Sarwono dalam diskusi di gedung DPD, Senayan, Jumat (20/2).

Sebenarnya, lanjut Sarwono, bila pencalonan presiden boleh diikuti oleh calon perseorangan maka bisa menekan keinginan masyarakat untuk membentuk partai-partai baru

BACA JUGA: BUMN Kompak Tolak Jadi Sapi Perahan Parpol

Tokoh yang ingin menjadi capres tidak perlu repot-repot mendirikan partai baru"Jadi sebenarnya kawan-kawan yang ada di parpol justru harus melihat bahwa calon independen menguntungkan mereka," ujarnya.

Alasan lain yang dikemukakan Sarwono bahwa parpol-parpol lama tak perlu khawatir dengan calon independen, karena faktanya calon independen di pilkada memang tak sekuat calon dari parpol dalam menggalang dukungan

BACA JUGA: PDIP Deklarasikan Kontrak Politik untuk Perubahan

"Sampai saat ini, dari ratusan pilkada yang sudah digelar, hanya 4 yang dimenangkan calon independen," katanya.

Sarwono yakin, desakan masyarakat tentang perlunya capres diikuti calon independen akan terus menguat di masa mendatangSatu-satunya cara untuk mengakomodir aspirasi itu adalah dengan mengamandemen UUD 1945Dia juga yakin, bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih lagi menjadi presiden, maka dia akan mendukung amandemen UUD 1945 guna mengakomodir capres independen itu"Kalau sudah dua periode, saya yakin Presiden mendukung, karena kalau sudah 2 periode kan tak boleh maju lagi," kata Sarwono(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Siap Saingi SBY dan Mega di Bursa Capres