jpnn.com - JAKARTA - Lembaga kajian strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai, kepolisian perlu mencari solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak, terkait penyelesaian kasus yang menerpa calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Jadi kami mengusulkan pada presiden (menyampaikan,red) ke kepolisian, mencari solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak. Agar tidak jadi bola panas yang sewaktu-waktu bisa meledak," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan, Jumat (11/11).
BACA JUGA: HMI Siapkan Gugatan Praperadilan demi Bebaskan Lima Kadernya
Menurut Edi, langkah ini penting agar kepolisian tidak jadi sasaran kekesalan masyarakat.
Apalagi kemudian diketahui kasus semakin melebar dengan adanya saling lapor antarpihak ke kepolisian.
BACA JUGA: Kapan Jokowi Temui Habib Rizieq? Ini Kata Istana
Termasuk penetapan tersangka terhadap sejumlah aktivis, yang diduga provokator pada aksi unjuk rasa 4 November lalu.
"Harus ada penyelesaian yang bisa menyejukkan semua pihak dan jangan sampai karena kasus ini Polri terus dicaci maki masyarakat, karena dinilai tak adil menangani kasus Ahok," ujar Edi.
BACA JUGA: Rayakan Ultah, IKADIN Suarakan Gerakan Antirasywah
Edi mengutarakan pandangannya, setelah sebelumnya Lemkapi melakukan sejumlah kajian. Hasilnya, proses hukum semata belum tentu akan membuat situasi menjadi kondusif.
"Pasti akan ada jadi korban hukum dan pasti ada yang tidak menerima putusan hukum. Artinya kasus ini akan tetap jadi bola panas di tangan polisi dan pengadilan nantinya. Karena kasus (terkait Ahok,red) bukan hanya kasus hukum semata, tapi juga bernuansa politis yang tinggi," ujar mantan anggota Kompolnas tersebut.
Edi menilai, kepolisian perlu mempertimbangkan memfasilitasi pertemuan satu meja para ulama, tokoh masyarakat, dengan menghadirkan Ahok serta Buni Yani.
"Ini agar kasus mereka dicarikan solusi dan diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian secara damai. Kalau mereka salah, suruh minta maaf secara terbuka pada masyarakat, atau berikan mereka sanksi sosial," ujar Edi.
Menurut Edi, sarannya perlu dipertimbangkan, karena terkadang hukum belum tentu memberikan keadilan kepada semua masyarakat.
Sementara penyelesaian sosial, justru bisa diterima semua pihak. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Ada yang Tak Kuat Menahan Syahwat Berkuasa di DKI
Redaktur : Tim Redaksi