jpnn.com, JAKARTA - Tenaga fungsional teknis jadi prioritas dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2019 tahap II. Sedangkan fungsional umum kemungkinan besar tidak akan dibuka.
"Kalau sesuai data tenaga fungsional umum sudah banyak, bahkan lebih. Jadi kemungkinan tidak dibuka kecuali daerah betul-betul butuh. Itupun jumlahnya sedikit," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Selasa (2/7).
BACA JUGA: Rekrutmen PPPK 2019: Honorer K2 Tua Harus Bersaing dengan Kalangan Milenial
BACA JUGA: Rekrutmen PPPK 2019: Honorer K2 Tua Harus Bersaing dengan Kalangan Milenial
Dia mengingatkan kepala daerah yang mengajukan usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghitung dengan cermat sesuai analisa jabatan dan beban kerja. Secara pribadi, Bima menginginkan usulan daerah terbanyak untuk PPPK.
BACA JUGA: Bhimma Honorer K2 Tersinggung Omongan Bima Kepala BKN
Dia pun meminta kepala daerah untuk menyamakan visi bahwa rekrutmen PPPK maupun CPNS bukan memberikan orang pekerjaan. Namun, bagaimana membawa Indonesia maju ke depan.
BACA JUGA: Bhimma Honorer K2 Tersinggung Omongan Bima Kepala BKN
BACA JUGA: Jelang Pendaftaran PPPK, Sebaiknya Honorer K2 Didata Ulang
"Usulan kebutuhannya bukan karena ingin meloloskan semua honorer K2. Harus diingat, kebijakan ini bukan untuk memberikan orang pekerjaan. Birokrasi butuh tenaga andal. Honorer K2 maupun nonkategori bisa ikut berkompetisi dengan pelamar umum lainnya," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Tahun Lagi, Honorer K2 Hanya Tinggal Nama?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad