jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), untuk melawan ancaman perpecahan dan pudarnya karakter bangsa Indonesia.
Kerja sama terjalin dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) Kemenko PKM dan PBNU tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). MoU ini ditandatangani langsung Menko PMK Puan Maharani dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di gedung PBNU, Jakarta, Rabu (3/5).
BACA JUGA: Mari Dorong Polri Segera Bawa Kasus Makar ke Pengadilan
Penandatanganan MoU dihadiri para pengurus PBNU, sejumlah pejabat Kemenko PMK, termasuk Ketua Pokja Revolusi Mental Arif Budimanta.
BACA JUGA: Guru Harus Dilatih Kompetensi Kepribadian dan Sosial
Puan mengatakan, MoU antara Kemenko PMK dan PBNU ini merupakan langkah nyata pemerintan untuk menjalankan revolusi mental secara efektif, yakni melakukan pembangunan karakter mental bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, bermartabat, berketahanan, mandiri, dan berkepribadian.
"MoU ini sangat penting karena PBNU adalah ormas Islam terbesar yang konsisten menjaga Islam Nusantara dan tetap berjalan dengan komitmen mengawal NKRI. Sinergi pemerintah dengan NU melalui program-program pendidikan umum dan agama di pesantren akan sangat efektif dalam membangun revolusi mental," ujar Puan.
Bu Menko menambahkan, bahwa PBNU yang memiliki sedikitnya 22 ribu pondok pesantren di Indonesia harus digandeng dalam menggerakkan revolusi mental dan keutuhan bangsa. Demikian juga sebaliknya pemerintah pun harus hadir di pesantren untuk membangun sinergi.
"Dalam MoU ini juga terkait kesejahteraan, misalnya bagaimana Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar bisa masuk ke pesantren. Ini bagian dalam upaya menyiapkan putra putri bangsa Indonesia di masa depan yang memiliki tantangan global yang berat. Maka pemerintah dan NU harus bergotong royong. Revolusi mental harus dilakukan oleh semua lapisan dan diapresiasi NU sehingga saya optimis akan berjalan maksimal," tutur Mbak Puan.
Salah satu kerja sama juga terkait upaya melawan sikap intoleransi yang sudah masuk ke semua lapisan masyarakat. Karena itu, dengan kerja sama ini akan diperkuat langkah nyata menjaga toleransi. "Misalnya bagaimana mengajarkan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila juga masuk ke pesantren. Pendidikan agama harus bersama-sama dengan pendidikan umum. Kami menjalin kesepakatan melakukan pembangunan karakter bangsa dengan banyak jenis kegiatan yang akan kita gali," imbuh Puan.
Sementara itu, Kiai Said mengatakan langkah Menko PMK menggandeng PBNU sudah sangat tepat. "Yang masih punya jati diri dan integritas kuat adalah NU terutama santri pesantren. Kiai ulama tidak disuruh dan tak dibayar bahkan tak diminta, tapi selalu dan setiap saat menasihati umat agar sabar, akur, selalu tolong menolong dan tetap optimis. Ini bentuk nyata bagaimana kiai kampung selalu konsisten membangun karakter bangsa dan jati diri bangsa," ujar Kiai Said.
Dia menjelaskan, membangun karakter bangsa sangat penting dilakukan karena tantangan di era digital sangat berat. Bahkan kemajuan IT telah membuat negara-negara di Timur Tengah ambruk karakternya. "Gara-gara kemajuan IT mereka tak mampu mempertahankan jatidirinya. Kalau warga NU, insyaallah enggak terpengaruh," ujar Kiai Said. (adk/jpnn)
BACA JUGA: Revolusi Mental Cara Terbaik Antisipasi Kelompok Radikal
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko PMK Ajak WNI Bermasalah di Arab Saudi Manfaatkan Amnesti
Redaktur & Reporter : Adek