jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kementerian PUPR menargetkan pembangunan saluran pengendali banjir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) rampung pada akhir Desember nanti.
Kepala Satker Non Vertikal Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (SNVT PJSA) Nusa Tenggara I Lalu Erwin Rosdianto menyebutkan total drainase utama yang dibangun sepanjang 7,2 kilometer dengan kapasitas debit sebesar 78 meter kubik per detik.
BACA JUGA: PUPR Kejar Target Penyelesaian SPAM Bandar Lampung
"Progres fisik sudah 98 persen, hanya tinggal merapikan saja," kata Lalu Erwin melalui keterangan yang diterima Kamis (4/11).
Karena itu, dia optimistis pengerjaan proyek tersebut bisa lebih cepat dari target sesuai masa kontrak pada 31 Desember nanti.
BACA JUGA: Menteri Basuki Beberkan Upaya PUPR Berkontribusi Kurangi Emisi Karbon
"Diperkirakan bisa selesai lebih cepat pada awal November ini karena adanya percepatan untuk mendukung KEK," ujarnya.
Dia menyampaikan pembangunan saluran pengendali banjir pada 2020 dilaksanakan PT Mari Bangun Nusantara dan PT Bangun Mitra Anugerah Lestari KSO dengan nilai kontrak Rp 57,7 miliar.
BACA JUGA: Mengunjungi PPI UK, Begini Pesan Menteri PUPR untuk Mahasiswa
Dilanjutkan tahun ini oleh PT Citra Putra La Terang dengan nilai kontrak Rp 28,2 miliar.
"Saluran pengendali banjir KEK Mandalika berfungsi mengumpulkan aliran air dari Sungai Ngolang dan Sungai Soker untuk selanjutnya dialirkan ke Sungai Lagon," bebernya.
Saluran ini juga berfungsi mengurangi resiko banjir di area Sirkuit Mandalika seluas 1.175 hektare.
Pembangunan saluran pengendali banjir di KEK Mandalika juga sebagai upaya mencegah dampak perubahan iklim.
Terkait hal ini, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia.
Pergeseran dan perubahan masa musim hujan dan kemarau, serta pola hujan dengan durasi pendek namun intensitasnya tinggi kerap mengakibatkan banjir.
"Upaya penanggulangan bencana, termasuk banjir merupakan tanggung jawab kita bersama. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR berperan dalam masalah infrastruktur," ungkap Menteri Basuki. (mcr18/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi