jpnn.com, JAKARTA - Polri meminta kepada seluruh elemen masyarakat yang menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah disetujui pemerintah dan DPR menjadi undang-undang itu ditempuh melalui jalur hukum.
Salah satunya dengan pengajuan gugatan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Soal Isu Mahasiswa Tewas saat Demo Rusuh Tolak RUU Ciptaker, Rektor IIB Darmajaya Bilang Begini
Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penolakan melalui demonstrasi berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19. Untuk itu, penolakan melalui jalur hukum bisa mencegah terjadinya klaster baru Covid-19.
"Kami sampaikan imbauan agar penolakan Omnibus Law dibawa ke MK," ujar Argo dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (8/10).
BACA JUGA: Istri Teleponan Sambil Rebahan di Kamar, Suami Datang dari Belakang Bawa Pisau, Jleb, Innalillahi
Pasalnya, hingga saat ini sudah ditemukan adanya 27 pedemo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan reaktif Covid-19. Hasil itu merupakan hasil pemeriksaan Rapid Test yang dilakukan di wilayah hukum DKI Jakarta atau Polda Metro Jaya.
"Dari data terbaru, ditemukan ada 27 orang dinyatakan reaktif Covid-19," sebut Argo.
BACA JUGA: Soal Kabar Mahasiswa Meninggal Saat Demo Rusuh di DPRD Lampung, Kombes Zahwani: Hoaks Itu
Jenderal bintang dua ini memastikan, kepolisian akan melakukan pengamanan semaksimal mungkin agar massa tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar atau hoaks.
BACA JUGA: Dua Bandit Bersenpi Todong Ibu dan Anak, Keok Saat Hadapi Bripka Rommy, tuh Tampangnya
"Kami harap warga yang demonstrasi agar tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku," tandas Argo. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan