jpnn.com - JAKARTA--Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak pemerintah segera mengunci data honorer kategori dua (K2) yang ada sekarang di dalam data base nasional.
Hal ini menurut Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi, untuk mencegah masuknya honorer dadakan yang disisipkan pejabat daerah.
BACA JUGA: Gudang Amunisi Kopaska Meledak, DPR Pastikan tak Ada Kelalaian
"FHI meminta pemerintah segera membuat kebijakan khusus dalam menyelesaikan permasalahan nasional dengan mengangkat semua tenaga honorer menjadi PNS secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Untuk itu data yang sekarang perlu dikunci," kata Hasbi dalam keterangan persnya, Kamis (6/3).
Dijelaskannya, PP 56/2012 tidak mengamanatkan pengangkatan tenaga honorer 30 persen secara nasional. Oleh karena itu FHI mendesak pemerintah dan Komisi II DPR RI mengambil keputusan politik untuk mengangkat semua tenaga honorer K2 secara bertahap dengan pertimbangan faktor kemanusian, keadilan, keamanan khususnya di daerah-daerah rawan konflik.
BACA JUGA: Jaksa KPK Pastikan Panggil Wapres Boediono
FHI memberi apresiasi dengan adanya kemauan MenPANRB untuk mengangkat semua tenaga honorer secara bertahap. Namun FHI memandang pernyataan lisan MenPANRB ini tidak dapat menjadi acuan pengangkatan tenaga honorer K2 yang gagal.
"FHI meminta pemerintah membuat sebuah aturan secara tertulis. Apakah itu sejenis SE atau Kepmen, sebelum disahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjad PP , sebagai landasan penyelesaian tenaga honorer di masa pemerintahan yang akan datang," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Hakim Minta Wawan Terima Makanan Rutan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Korban Ledakan Arsenal Kritis di RS TNI
Redaktur : Tim Redaksi