JAKARTA – Untuk lebih memaksimalkan penanganan semua masalah dalam pelanggaran pemilu, Pusat Reformasi Pemilu atau Centre for Electoral Reform (CETRO) mengusulkan pemerintah membentuk Peradilan Khusus Pemilu (PKP)Ini dilakukan untuk memberikan keadilan bagi para peserta pemilu yang tersangkut kecurangan pemilu, seperti penggelembungan suara calon lain, pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, serta sengketa pemilu.
“Sistem atau keadilan pemilu adalah menjaga integritas pemilu bukan menghukum atau mempidana pelanggarnya,” kata Peneliti Senior Cetro, Refly Harun di hotel Millenium, Jakarta, Jumat (16/9).
Dengan peradilan khusus pemilu ini, kata Refly, nantinya peran penyelenggara dan pengawas pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu akan lebih maksimal
BACA JUGA: Pimpinan DPR Minta KPK Pelototi Rapat Banggar
Sebab, ujarnya, kedua lembaga ini akan konsen dalam proses pelaksanaan pemilu.“Selama ini pelanggaran pidana pemilu misalnya ditangani Bawaslu dan peradilan pidana
BACA JUGA: Kepolisian Hentikan 115 Perkara Pidana Pemilukada
Pilihan untuk mendahulukan sanksi administrasi untuk melindungi integritas pemilu bisa berakibat pada tidak sejalannya antara putusan Bawaslu dan putusan peradilan pidana,” jelasnya.Dikatakanya, dengan adanya peradilan khusus pemilu tersebut semua jenis pelanggaran pemilu akan mendapatkan sanksi tegas
“Peradilan ini sebaiknya dibentuk di tingkat provinsi dan melekat pada pengadilan tinggi tingkat pertama dan kamar khusus di Mahkamah Agung untuk tingkat banding
BACA JUGA: Bawaslu Minta Kewenangan Mengadili
Di Thailand sudah punya peradilan ini dan berjalan dengan baik,” jelasnya.Terkait dasar hukumnya, Refly menilai perlu dibuat undang-undang khusus mengatur hal ini“Karena perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah disepakati maka tidak mungkin lagi dimasukanBisa saja DPR RI membuat RUU tentang Peradilan Pemilu,” tandas pakar hukum Tata Negara ini(kyd/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Priyo Sorot Kementan, Bantah Terkait Isu Reshuffle
Redaktur : Tim Redaksi