JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RITujuannya, semata-mata untuk transparansi dan akuntabilitas pembahasan anggaran negara.
Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, menyatakan, pimpinan DPR RI melalui rapat pimpinan (Rapim) sudah menyepakati bahwa nanti secara resmi akan mengundang BPK dan KPK dalam setiap rapat Banggar
BACA JUGA: Kepolisian Hentikan 115 Perkara Pidana Pemilukada
"Kita akan undang secara resmi KPK dan BPK," kata Pramono di pressroom DPR RI, Jumat (16/9)Kenapa hal itu perlu dilakukan? "Karena ini untuk menjawab pertanyaan mendasar publik terutama beberapa hal mendasar yang berkembang di Banggar," katanya
BACA JUGA: Bawaslu Minta Kewenangan Mengadili
Menurut Pramono, langkah tersebut bisa menjadi titik awal untuk menyusun anggaran negara sesuai harapan publikRencana DPR itu pun disambut baik Ketua KPK Busyro Muqaddas
BACA JUGA: Priyo Sorot Kementan, Bantah Terkait Isu Reshuffle
Ditemui usia menghadiri sebuah acara di Fraksi Hanura DPR, Jumat (16/9), Busyro mengaku tidak ingat apakah selama ini DPR pernah mengundang KPK secara resmi untuk ikut dalam rapat BanggarMeski demikian KPK mengaku siap mengutus petugasnya jika memang diundang DPR"Saya tidak ingat persis, tapi kalau diundang, kami datangKalau diajak, kami akan memberi respon," tegas mantan Ketua Komisi Yudisial itu
Lantas apakah selama ini sudah ada perwakilan KPK yang mengikuti rapat Banggar? "Sepertinya belum ada wakil KPK saat pembahasan anggaran di Banggar," ungkapnya
Saat ini, lanjut Busyro, KPK dan DPR tengah berupaya membangun sinergi agar program pencegahan korupsi juga bisa melibatkan kalangan legislatif"Karena DPR juga memiliki fungsi pengawasan dan legislasiPeran itulah yang kita butuhkan untuk pengawasan APBN sehingga kita bua konsep bersama antara KPK an DPR sehingga bisa efektif," jelasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki: Sudah Saatnya Reshuffle Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi