Cetro: Pemerintah Tak Berkaca Pada Masa Lalu

JAKARTA - Direktur Eksekutif Central for Electoral Reform (Cetro), Hadar Gumay mengatakan keinginan Pemerintah untuk mengembalikan mekanisme Pemilihan Gubernur dari secara langsung ke Pemilihan oleh Dewan perwakiln Rakyat Daerah (DPRD) tidak bisa dibenarkanMenurutnya, pengalihan itu bukan menyelesaikan masalah Pilkada, tetapi yang harus dipikirkan bagaimana menyelesaikan masalah pelanggaran Pilkada yang sudah ada dalam proses penyelenggaraan saat ini.

"Dicari penyelesaian masalahnya, bukan menghindari masalah dengan mencari masalah baru," kata Chaidar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/11).

Dikatakannya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat

BACA JUGA: PKS: Rancu Bila DPD Disamakan dengan DPR

Mengingat  pengalaman sebelumnya, saat Pilgub masih dilakukan oleh DPRD, politik uang tetap saja terjadi dan itu sangat menyakiti masyarakat"Kita gampang melupakan persoalan yang lalu, karena money politic di DPRD waktu itu sangat besar," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harusnya melibatkan masyarakat dalam kehidupan Demokrasi

BACA JUGA: Mahfud MD Dukung Pilgub Oleh DPRD

Sebab, bila rakyat dipisahkan akan berdampak pada keterbelakangan pengetahuan  dalam dunia politikParahnya, masyarakat akan menjadi boneka  oleh DPRD.

"Sekarang apakah bisa kita jamin, (pemimpinya) sesuai keinginan masyarakat setempat

BACA JUGA: RUU Pilkada Dinilai Langkah Mundur Demokrasi

Kalau tidak sesuai keinginan, masyarakat juga akan protes dan malah jadi masalah besar," tandasnya.

Diketahui, Pemerintah melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada ingin mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah provinsi (gubernur) dari secara langsung ke pemilihan oleh DPRDPertimbangan mengembalikan mekanisme pemilihan gubernur (Pilgub) ke DPRD adalah demi memudahkan pengawasan dan menekan politik uang (money politics). (kyd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Jagokan Lulung Cawagub DKI Jakarta