jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera memutuskan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena kondisi sudah darurat akibat Covid-19.
"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat," kata Charles dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (27/6).
BACA JUGA: Charles Honoris: Lonjakan Kasus Covid-19 India Harus jadi Pelajaran buat Indonesia
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu mengingatkan jangan sampai keadaan makin gawat dan telat ditanggulangi.
"Jangan sampai ini makin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tetapi telat kita tanggulangi," kata Charles.
BACA JUGA: Kamrussamad: Pak Anies, Selamatkan Nyawa Warga DKI Jakarta dengan Lockdown
Dia mengatakan angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor dari hari ke hari menunjukkan kurva infeksi di Indonesia sedang terus meroket, dan belum tahu sampai di mana titik puncaknya.
Menurutnya, kurva yang meroket bahkan nyaris vertikal ini mirip dengan di India pada April lalu, yang membuat negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi setelah upacara massal keagamaan.
BACA JUGA: Soal Penanganan Pandemi Covid-19, Menkes Budi Sampaikan Keinginan Presiden Jokowi
Charles mengatakan upaya pemerintah untuk mencegah Indonesia agar tidak lumpuh seperti India lewat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang diperketat perlu diapresiasi.
Namun, ujar Charles, melihat angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini, PPKM mikro tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu.
"Angka keterisian tempat tidur fasilitas kesehatan di hilir, seperti di lima provinsi Pulau Jawa sudah merah, di atas 80 persen," ujar Charles.
Menurut dia, untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya penguncian di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu.
Charles mengatakan kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apa pun di hilir tetap tidak akan memadai.
Apalagi, lanjut dia, tidak semua provinsi memiliki kapasitas faskes yang sama.
Kapasitas faskes di Pulau Jawa tentu berbeda dengan di Indonesia timur.
"Kita tentu tidak ingin jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," kata Charles.
Dia menekankan bahwa faskes di hilir tidak akan kuat meredam "banjir bandang" kalau angka penularan dari hulu sangat deras.
"Derasnya penularan COVID-19 di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran," kata Charles. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy