Penegasan tersebut disampaikan Syarif Cicip Sutardjo saat menerima Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), H Muslim Kasim, Kepala Dinas Perikanan Sumbar, Yosmeri dan sejumlah walikota dan bupati asal Sumbar, di ruang rapat kantor Menteri Kelautan dan Prikanan, Jakarta, Kamis (3/11).
Setelah nantinya mendengar saran dan masukan dari berbagai stakeholders dalam menyikapi menurunnya produksi ikan dalam negeri, langkah berikutnya yang akan diinisiasi oleh pemerintah Indonesia adalah membicarakannya dengan 6 negara tetangga Indonesia melalui forum Sekretariat Gabungan Kelautan dan Perikanan.
"Sikap proaktif itu harus dilakukan oleh Indonesia mengingat dari 6 negara tersebut, Indonesia memiliki nelayan terbanyak sekitar 120 juta orangBelum lagi pihak-pihak yang bergerak pada sektor wisata bahari," ungkap politisi partai Golkar itu.
Selain memberikan manfaat ekonomi terhadap nelayan Indonesia, lanjut Cicip Sutardjo, Sekretariat Gabungan Kelautan dan Perikanan juga merupakan kekuatan tersendiri bagi Indonesia dalam forum-forum internasional, khususnya negara-negara maritim.
Lebih lanjut Syarif Cicip Sutardjo, mengatakan bahwa kondisi riil jutaan nelayan Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang lebih susah lagi dibanding era penjajahan Belanda.
"Kondisi nelayan kita saat ini memang lebih susah dibanding zaman penjajahan dulu karena pada setiap melaut harus berurusan dengan rentenir
BACA JUGA: DPR Segera Panggil CEO MNC Grup
Kalau dulu penjajah hanya penjajah," tegas Menteri Syarif Cicip Sutardjo.Terhadap kondisi ini, Syarif Cicip Sutardjo menjanjikan akan melibatkan berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Sosial untuk mencari cara efektif melepaskan mereka dari praktek rentenir
BACA JUGA: Citrus: Stop Perang Spektrum
BACA JUGA: PLN Perkenalkan Listrik Pra Bayar di Daerah
(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak APBN Bergulir Efektif 10 Bulan
Redaktur : Tim Redaksi