Cipayung DIY Keluarkan Petisi: Embrio Orde Baru Harus Digagalkan

Jumat, 09 Februari 2024 – 19:00 WIB
Ilustrasi: Cipayung Plus DIY mengeluarkan petisi yang menolak embrio Orde Baru lahir kembali di Indonesia. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, YOGYAKARTA - Cipayung Plus DIY mengeluarkan petisi yang menolak embrio Orde Baru lahir kembali di Indonesia. Cipayung Plus DIY mengajak masyarakat untuk memilih perwakilan rakyat dan pemimpin eksekutif yang menjunjung tinggi demokrasi.

“Pesta demokrasi yang akan kita jalani ini harus menjadi ajang bagi kita untuk bersama-sama menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia di masa mendatang. Kita harus menghormati perbedaan pilihan sebagai bagian dari warna demokrasi. Apalagi di tengah situasi pemilu ini, ada ancaman yang mengganggu kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Yohanes Tola, Petisi Cipayung DIY yang sekaligus Ketua PMKRI Yogyakarta dalam keterangannya, Jumat (9/2).

BACA JUGA: Polisi Diduga Paksa Kampus Buat Video Apresiasi Jokowi, Cak Imin: Cara Orde Baru

Yohanes mengatakan belakangan ini ada kejadian yang menunjukkan keterlibatan oknum-oknum lembaga negara, ASN, dan instrumen negara lainnya melakukan intervensi dan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Ini menjadi bencana besar bagi cita-cita demokrasi.

“Politisasi keputusan MK juga menjadi sejarah kelam penegakan dan netralitas institusi negara kita. Lembaga negara yang seharusnya menjadi penyangga pembangunan bangsa dan penegakan hukum malah bergerak dan mendukung kekuatan politik tertentu untuk meraih kekuasaan. Ini akan sangat sulit untuk menjamin pemilu berlangsung aman dan damai jika lembaga negara tidak netral dalam momentum pemilu ini," jelas dia.

BACA JUGA: Cak Imin Kritik Konsep Food Estate, Gagal Total! Itu Orde Baru

Selain itu, lanjut Yohanes, kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meluas. Ini menjadi ancaman masa depan yang bisa menimbulkan gejolak masyarakat dan bahkan pembangkangan sipil terhadap pemerintah jika pemilu diselenggarakan dengan keterlibatan lembaga negara, ASN, dan berbagai kementerian.

"Apa gunanya jika pemimpin yang terpilih dalam pemilu ini tidak mendapat perhatian dan kepercayaan masyarakat,” lanjut Yohanes Tola.

BACA JUGA: Inilah 5 Pedoman dari Uskup Ruteng Memilih Pemimpin: Hindari Orde Baru dan Pelanggar HAM

Menurut dia, pemerintah hasil kecurangan sulit membangun pembangunan yang berkelanjutan jika tidak didukung oleh stabilitas politik dan apresiasi masyarakat sipil.

Yohanes berharap seluruh lembaga negara bersikap kooperatif dan patuh terhadap undang-undang dan memberi sikap untuk mundur atau cuti jika ingin terlibat dalam kontestasi pemilu. Temuan tentang keterlibatan beberapa lembaga kekuasaan negara dalam pemilu kali ini menjadi bencana besar bagi demokrasi.

“Tentu saja kita tidak ingin embrio-embrio orde baru lahir kembali melalui watak penguasa hari ini. Jika itu terjadi, Indonesia Emas yang kita harapkan bersama sebagai orang muda tentu akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah kita capai bersama. Demokrasi pada dasarnya memperjuangkan martabat dan penghormatan terhadap pilihan setiap orang," jelas dia.

Jika ada intervensi terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan, Cipayung Plus DIY mengajak seluruh lapisan untuk memberikan sinyal awas bagi kekuasaan saat ini. Ini adalah upaya dan wujud cinta kita terhadap cita-cita reformasi yang hari ini diamankan kepada kita semua, masyarakat Indonesia.

"Perlawanan itu dimulai dari menentukan pilihan yang tepat dan didasarkan pada ajaran moral dan etika berpolitik dan berdemokrasi kita. Etika menjadi jalan penuntun perilaku berpolitik kita di tanah yang sangat berbineka ini,” sambungnya.

Cipayung Plus DIY menuntut Presiden Jokowi, Lembaga Pemerintah, ASN, KPU, dan Bawaslu untuk bersikap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Cipayung Plus DIY juga mendukung lembaga penegak hukum untuk menindak tegas ASN, KPU, Bawaslu, ataupun calon presiden-calon wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu.

"Petisi ini kami buat dengan harapan bahwa imbauan dan seruan ini menjadi semangat bersama dalam menciptakan pemilu yang aman, damai, tertib, dan beretika. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah rakyat yang cerdas, kritis, dan berani dalam menentukan pilihan kita. Mari kita jaga demokrasi kita dari mereka yang ingin menghancurkannya," kata Yohanes. (tan/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Sebut Karakter Orde Baru Dimunculkan untuk Kepentingan Pilpres 2024


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler