jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Badan Anggaran (Banggar) Watch, Fahmi Hafel, curiga ada permainan dalam pembahasan RAPBN 2016 diwarnai kepentingan percaloan proyek dengan cara permainan mafia anggaran yang biasanya terjadi di pembahasan dana optimalisasi.
Dimana, alokasinya ditentukan oleh Banggar DPR. Salah satu contoh nyata ialah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK terhadap anggota DPR RI Dewie Yasin Limpo, yang tersandung kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik di Papua yang diduga baru akan disusupkan di RAPBN 2016.
BACA JUGA: MenPAN-RB Pastikan Kaum Difabel Bisa Jadi PNS
"Besar dana optimalisasi bergantung kepada Panitia Kerja Pendapatan dalam menekan pengeluaran pemerintah. Anggota Banggar lalu dibagi dua," kata Fahmi Hafel melaluib siaran pers, Minggu (25/10).
Dia juga menyebut para mafia anggaran kerap menggandeng pengusaha daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya dengan cara persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangkan perusahaan milik pengusaha tersebut.
BACA JUGA: SOKSI Tak Sudi Program Bela Negara Bebani APBN
Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan sejumlah nama anggota legislatif yang diduga banyak melakukan pengaturan, mark up proyek serta pengadaan yang menggunakan dana APBN bersama para kontraktor dan supplier yang didukung oleh departemen-departemen dan pemda.
"Banggar Watch juga mendesak agar KPK mengawasi Ketua Banggar DPR, Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam penyusunan APBN 2016, yang diduga syarat akan banyaknya praktek mafia anggaran," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Ini Cara Menaker Cegah Konflik Pekerja Asing dan Lokal
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan YLBHI Minta Presiden Copot Jaksa Agung
Redaktur : Tim Redaksi