CM Beri Pendapat soal Habib Rizieq dan Protokol Kesehatan, Keras..

Senin, 16 November 2020 – 19:13 WIB
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Charles Meikyansah sepakat dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengeluarkan pernyataan terkait penerapan sanksi protokol kesehatan Covid-19 bagi mereka yang melanggar, termasuk kepada Habib Rizieq Shihab.

Menurut pria yang akrab disapa CM ini, tidak boleh ada satu pun warga yang kebal terhadap hukum di Indonesia.

BACA JUGA: Anies Dipanggil Polda Metro Gegara Habib Rizieq, Ini Tanggapan Wagub DKI

"Negara kita ini adalah negara demokrasi, tetapi juga negara hukum. Artinya kalau bicara soal hukum ada kesamaan dengan semua warga negara. Tidak memandang dia pejabat, tidak memandang dia adalah pemuka agama, tokoh masyarakat. Di muka hukum semua sama," kata CM kepada JPNN.com, Senin (16/11).

Menurut anggota DPR RI Komisi IV itu, pemerintah sendiri sudah punya aturan mengenai penanganan Covid-19.

BACA JUGA: Fakta Menarik soal Denda Rp 50 Juta yang Sudah Dibayar Habib Rizieq

Di antaranya ialah 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan.

Terkait kerumunan massa, kata dia, negara harus bersikap tegas kepada siapa pun.

BACA JUGA: Kecolongan Acara Rizieq, Mahfud MD Marah Besar, Sampai Mengulang Frasa Ini Tiga Kali

"Kalau kemudian acara-acara minggu lalu kemudian aparat tidak bisa bertindak tegas, saya cuma mau bilang ini jadi preseden buruk buat penegakan hukum di tanah air kita," kata dia.

CM menambahkan, pemerintah daerah juga seharusnya proaktif dalam melihat kondisi masyarakatnya.

Apabila ada pihak-pihak yang ingin menyelenggarakan acara massa, maka harus diperingatkan sebelumnya.

Apabila masih tidak mendengar, maka penegakan hukum bisa dilakukan, salah satunya membubarkan massa.

"Saya tidak melihat itu apakah Habib Rizieq Shihab atau siapa pun itu. Dia harus mendapatkan hukuman. Dia harus dipaksa, agar tidak ada kerumunan itu. Menurut saya pemerintah harus punya ketegasan dalam bersikap," jelas dia.

Charles juga mendesak TNI-Polri punya sikap yang sama dengan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Menurut dia, kerumunan massa penjemputan Rizieq dan acara nikahan anaknya yang dirangkaikan dengan Maulid Nabi merupakan bentuk kegagalan. 

"Saya bukan mempermasalahkan mauludan dan sebagainya. Namun, berkumpulnya ribuan orang, tidak melaksanakan protokol Covid dan lain-lain, itu bisa mengancam dan membuat sebuah klaster baru," jelas dia. (tan/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler